Insentif Ekonomi Pemerintah Harus Fokus Bantu Kelompok Rentan

Jakarta, NU Online

Komisi Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021 menyoroti persoalan ekonomi di Indonesia. Draf rekomendasi di bidang ekonomi, tidak mengalami perubahan dan penambahan pada Sidang Komisi Rekomendasi, pada Sabtu (25/9) lalu.

Sekretaris Komisi Rekomendasi M. Kholid Syeirazi kemudian membacakan beberapa poin rekomendasi di bidang ekonomi ini. Salah satu hal yang direkomendasikan adalah pemerintah harus fokus membantu kelompok rentan. Sebab kemiskinan dan pengangguran membengkak akibat pandemi Covid-19.

“Insentif ekonomi yang dibuat pemerintah harus fokus membantu kelompok rentan (menengah ke bawah) dan industri kecil, bukan bias kaum kaya dan industri besar. Program yang dirancang harus dibersihkan dari praktik perburuan rente agar kepercayaan rakyat pulih terhadap pemerintah,” demikian salah satu bunyi rekomendasi bidang ekonomi yang dibacakan Kholid Syeirazi, di Hotel Grand Sahid Jaya, pada Ahad (26/9/2021).

Pemerintah harus menangani kemiskinan dan pengangguran yang membengkak akibat pandemi Covid-19 dengan pengerahan seluruh sumber daya. Baik melalui kebijakan, anggaran, maupun gerakan. Selain itu, pemerintah juga perlu saksama untuk melindungi kepentingan domestik dan usaha kecil dalam menyusun regulasi transaksi atau perdagangan daring (e-commerce).

Karena itulah, pemerintah juga dirasa perlu untuk segera menyusun kerangka penguatan sektor basis pertanian dalam pengertian luas dan perdagangan yang banyak dihuni oleh pelaku UMKM dalam rangka mengungkit pemulihan ekonomi, terutama di lapis bawah dari struktur piramida ekonomi nasional.

Antisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap kerusakan struktur ekonomi juga perlu dilakukan pemerintah dengan mempercepat keterbukaan keuangan (financial inclusion) dalam rangka meredakan jurang ketimpangan antara yang kaya dan miskin. 

Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2021 bersepakat bahwa fungsi perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus mendukung akses bagi semua lapis masyarakat, terutama UMKM, terhadap sumber permodalan yang terjangkau.

Selain itu, bunga dari kredit modal kerja harus ramah bagi UMKM. Pemerintah juga perlu membantu dan memfasilitasi digitalisasi UMKM melalui akses teknologi dan pengetahuan yang memadai.

Komisi Rekomendasi juga menyoroti peningkatan jumlah utang pemerintah akibat pandemi Covid-19. Sebab pemerintah perlu untuk menyediakan anggaran untuk menghalau krisis kesehatan.

Tambahan utang itu menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar utang dan bunganya. Berdasarkan data audit Badan Pengawas Keuangan (BPK), utang pemerintah tercatat naik dari Rp4.778 triliun pada 2019 menjadi Rp6.074 triliun pada 2020. 

Atas dasar peningkatan jumlah utang itu, Komisi Rekomendasi mendorong pemerintah agar saksama mengendalikan utang agar tidak terperangkap dalam jerat utang di masa depan. Pemerintah perlu mengupayakan alternatif pembiayaan selain utang melalui reformasi sistem perpajakan.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad