Jelang Debat Capres Kelima, Ketua PBNU Soroti Kesenjangan Masyarakat Bawah dan Indonesia Timur

Jakarta, NU Online

Kesejahteraan sosial menjadi salah satu tema bahasan dalam debat kelima pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang akan berlangsung pada 4 Februari 2024 mendatang. Debat kelima akan menghadirkan para calon presiden (capres) yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. 

Menanggapi itu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Suaedy mengemukakan bahwa salah satu tantangan mendesak di Indonesia adalah kesenjangan sosial masyarakat bawah. Ia mengkritisi efektivitas program bantuan sosial (bansos) pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. 

"Selama ini orang miskin hanya dikasih bantuan sosial (bansos) itu sama sekali tidak memadai seharusnya dibangun sistem di mana orang miskin menjadi lebih kaya secara sistemik bukan hanya dikasih Bansos," kata Suaedy kepada NU Online, Senin (29/1/2024).

Hal itu bisa dilihat dari sistem ekonomi apa yang akan dibangun oleh para calon presiden dan wakil presiden. Misalnya koperasi, konsep seperti apa yang ditawarkan para capres ke depan.

"Saya kira hanya sistem ekonomi seperti koperasi yang bisa mengangkat orang miskin menjadi kaya. Karena kalau kapitalisme sangat sulit," ungkapnya.

"Artinya, kalau sistem ekonomi dibiarkan seperti yang terjadi saat ini yang menganut kapitalistik maka orang miskin tidak bisa memenuhi standar pra sejahtera," jelasnya.

Problem kesenjangan yang terjadi di Indonesia Timur juga patut menjadi perhatian Capres-Cawapres. Suaedy mencatat ketertinggalan Indonesia Timur dibandingkan dengan Indonesia Barat yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah sejak era kolonial.

Ia mencontohkan program pemerintah Jokowi tentang BBM satu harga yang hanya berlaku untuk Pertamina, tidak mencakup penyedia lainnya.

 

"Yang terjadi di Papua dan NTT harga BBM sama kalau itu Pertamina. Di luar Pertamina harganya masih berlipat-lipat begitu juga makanan dan seterusnya," kata Suaedy.

Ia menegaskan perlunya membangun sistem pemerataan ekonomi dan kesamaan harga di setiap wilayah sebagai langkah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata.

"Jadi bagaimana dibangun sistem bagaimana pemerataan ekonomi sekaligus kesamaan harga," tandasnya.