Kaleidoskop 2023: Kekeringan dan Krisis Air Bersih Landa Sejumlah Daerah

Jakarta, NU Online

Sepanjang tahun 2023, beberapa wilayah di Indonesia menghadapi kekeringan dan krisis air bersih yang mengkhawatirkan. Fenomena ini mulai menghebat sejak Agustus 2023.

 

Musim kemarau yang dikombinasikan dengan fenomena El-Nino ditengarai menjadi penyebab utamanya. El Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. 

Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurai hujan di wilayah Indonesia. El Nino juga memicu terjadinya kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum.

Laporan Proyeksi Ketersediaan Air oleh Badan Pusat Statistik bahkan menyebutkan, ketersediaan air per kapita di Indonesia diprediksi pada 2035 tersisa 181.498 meter kubik per kapita per tahun, berkurang jauh dari ketersediaan pada tahun 2010 yang mencapai 265.420 meter kubik per kapita per tahun.

Krisis air bersih menjadi permasalahan lingkungan yang dialami banyak negara termasuk Indonesia, masalah ini bahkan masuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh 193 negara.

Pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) M. Ali Yusuf menekankan pentingnya mengubah paradigma dalam mengatasi krisis air bersih. Langkah-langkah pencegahan antisipatif perlu diambil seiring dengan penurunan daya dukung lingkungan.

“Untuk mengatasi krisis air harus dilakukan serangkaian langkah dan upaya pencegahan antisipatif. Karena kondisi dan daya dukung lingkungan yang semakin menurun dan lemah. Ubah cara berpikir menunggu musim kemarau atau krisis air terjadi baru melakukan respons,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua LPBI PBNU, Maskut Candranegara mengatakan krisis air bersih menjadi problem tahunan yang memengaruhi masyarakat di berbagai wilayah sebab itu pengembangan infrastruktur air bersih merupakan salah satu tindakan preventif cegah krisis air di musim kemarau. 

Pemerintah dapat melakukan peningkatan infrastruktur air bersih termasuk peningkatan jaringan distribusi air dan penyediaan sumur-sumur bor yang dapat diakses oleh masyarakat.

“Memperbanyak membuat penampungan air hujan dengan membuat embung-embung di setiap lahan kosong setiap desa atau kampung. Juga memperbanyak sumur-sumur resapan atau biopori, agar air resapan dapat dimanfaatkan saat musim kemarau tetap tersedia air dalam tanah,” ungkapnya.

Maskut menambahkan, kerjasama lintas-sektoral antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi penting dalam mengatasi krisis air. Beberapa upaya lain yang bisa dilakukan yakni praktik reboisasi, praktik ini dinilai efektif sebagai salah satu langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena memiliki peran utama dalam siklus air di bumi.

“Semakin banyak pohon maka cadangan air makin banyak tersimpan. Untuk itu, menanam pohon atau reboisasi (penghijauan lahan) merupakan salah satu upaya mengurangi krisis air bersih,” imbuhnya.

LAZISNU salurkan bantuan air bersih 

Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sepanjang tahun 2023 menjadi perhatian serius, dengan LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama) meluncurkan program bantuan air sebagai respons terhadap situasi yang memprihatinkan.

NU Care-LAZISNU PBNU mendistribusikan bantuan air bersih untuk warga dan pesantren terdampak kekeringan. Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Qohari Cholil mengatakan banyak daerah yang terdampak kekeringan salah satunya di wilayah Jawa Timur. LAZISNU mengirim bantuan air bersih ke 11 kabupaten di Jawa Timur.

Sebanyak 4,9 juta liter air bersih disalurkan di Bangkalan, Gresik, Bojonegoro, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Pamekasan, Sumenep, Pacitan, Probolinggo, dan Kediri. Bantuan air bersih juga disalurkan secara bertahap di beberapa kabupaten oleh NU Care-LAZISNU daerah.

Melalui upaya kolaboratif seperti ini, diharapkan dapat memberikan solusi konkret dalam menghadapi krisis air bersih, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan melindungi masyarakat dari dampak yang lebih parah.