Kemenkes Dinilai Lambat Tangani Kasus Kematian Bayi di Papua

Jakarta, NU Online
Menteri Kesehatan harus dipertanyakan kinerjanya lantaran lalai melindungi warga Papua dari bencana kematian. Hingga saat ini, Kemenkes belum juga dapat memetakan penyebab kematian bayi yang telah terjadi di Dunga Papua.
<>
“Padahal berita tentang kematian bayi ini sudah diberitakan sejak pertengahan November. Bahkan beberapa sumber mengatakan kematian bayi ini telah terjadi sejak pertengahan tahun ini,” kata Nihayatul Wafiroh, anggota DPR RI Komisi IX, kepada NU Online dalam siaran pers, Jumat (11/12).

Ada yang mengatakan, imbuhnya, korban berjumlah 37 jiwa, 56 jiwa, bahkan sumber lain menyebutkan 71 anak meninggal. Artinya, hal ini sudah berlangsung selama enam bulan. Namun Kemenkes kurang merespon bencana kematian ini. Fatalnya, kata Nihayah, pihak Kemenkes belum dapat memastikan data valid tentang hal itu. Bahkan dengan seenaknya beralasan bahwa, daerah ini memang sulit dijangkau.

"Pernyataan Kemenkes bahwa mereka belum dapat memastikan kondisi korban serta masyarakat di Dunga hingga sekarang, membuktikan sangat buruknya sistem pendataan. Hal ini sekaligus menunjukkan begitu buruknya kinerja Kemenkes," ujarnya.

Padahal, menurut Nihayah, tahun depan ini, Kementerian Kesehatan adalah salah satu Kementerian yang mendapat kenaikan anggaran paling banyak yaitu sebesar 5,05 persen. Jadi, tahun ini Kemenkes mendapat jatah 109 Trilliyun rupiah.

“Dengan anggaran sebesar itu seharusnya Kemenkes malu mengatakan belum mengetahui secara pasti kondisi warga Dunga saat ini. Hal ini secara implisit menunjukka bahwa, koordinasi antara Kemenkes pusat dengan Dinas Kesehatan di daerah sangat buruk," imbuhnya.

Nihayah juga mengatakan akan mendorong Komisi IX untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan memanggil sekaligus mendesak Kementerian Kesehatan untuk bertindak cepat dan tepat.

"Jika sampai satu minggu ini belum juga ada perbaikan kondisi anak-anak serta masyarakat di sana, kami akan terus mengevaluasi kinerja Kemenkes tentang hal ini. Ini masalah nyawa banyak orang, warga Indonesia yang harus segera dilindungi. Jika tidak segera melakukan kerja secepatnya dan tepat, banyak korban yang akan berjatuhan," paparnya. (Mahbib)