Komisi Rekomendasi: Ekonomi dan Kesejahteraan Jadi PR Besar NU

Jakarta, NU Online

Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengangkat problem ekonomi dan kesejahteraan pada Rabu (1/12/2021). FGD secara daring ini dilakukan untuk menyiapkan draf Muktamar ke-34 NU sebagai forum keputusan tertinggi. 

“Tema kita hari ini sangat penting karena ekonomi dan kesejahteraan ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) NU,” kata Ketua Komisi Rekomendasi Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid saat membuka FGD tentang ekonomi dan kesejahteraan. 

Ia menyebutkan, jumlah warga NU saat ini diperkirakan sebanyak 90 juta jiwa. Sementara terdapat 27 juta masyarakat dikategorikan sebagai warga miskin. Menurut Alissa, dari jumlah kemiskinan itu, kemungkinan besar didominasi oleh warga NU. 

“Itu tandanya kita masih punya pekerjaan rumah untuk membangun strategi kesejahteraan. Secara spesifik, (strategi) tentang bagaimana NU tidak terpinggirkan dari konteks kebijakan ekonomi,” ungkap putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu. 

Ia berharap dari diskusi-diskusi yang dilakukan bersama para pakar dan akademisi, Komisi Rekomendasi Muktamar NU bisa mendapatkan masukan yang sangat baik sehingga akan ada rekomendasi yang dikeluarkan terkait ekonomi dan kesejahteraan.  

“(Rekomendasi itu) tidak hanya sekadar sesuatu yang ada di awang-awang tetapi harus bisa ditindaklanjuti dan berdampak langsung kepada warga NU. Jadi, tugas komisi rekomendasi ini memikirkan hal-hal apa saja dalam konteks yang lebih besar dari NU. Baik di level nasional maupun global, yang berdampak pada warga NU atau sebaliknya, warga NU bisa berkontribusi. Itu harus diformulasikan melalui komisi rekomendasi,” tutur Alissa. 

Pada kesempatan itu, Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Padang Wicaksono memaparkan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa salah satu kategori penduduk yang harus menjadi perhatian soal kesejahteraan adalah kelompok muda dan pekerja. 

Kedua kelompok itu termasuk ke dalam konteks human capacity building atau pembangunan kapasitas manusia untuk menyongsong bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia pada 2045 mendatang. Namun mereka justru terdampak oleh pandemi Covid-19. 

Menurut Padang, organisasi kemasyarakatan berbasis komunitas dan keagamaan perlu berkontribusi terhadap skill development atau peningkatan keterampilan. Hal tersebut dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau secara khusus adalah BLK Komunitas sebagai salah satu solusi. 

“Karena sebagian besar penyelenggara Balai Latihan Kerja Komunitas adalah pesantren,” kata Padang. 

Ia mendorong agar organisasi keagamaan seperti NU dapat merawat relasi dan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, serta dunia usaha, untuk menghasilkan bentuk-bentuk kerja sama yang inovatif dalam memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

“Organisasi berbasis komunitas juga harus adaptif sehingga kehadirannya dirasa relevan dengan kebutuhan komunitas sekitarnya,” pungkas Padang. 

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad