Mahfud MD Usulkan Penggantian para Pejabat Hukum

Jakarta, NU Online
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengusulkan pemberhentian dan penggantian seluruh pejabat penegak hukum supaya lembaga tersebut lepas dari pengaruh korupsi pada masa lalu.<>

"Organisasi yang lama itu memiliki beban korup yang luar biasa pada masa lalu. Karena itu, antarlembaga penegak hukum jadi saling menyandera," kata Mahfud MD di Jakarta, Jumat.

Mahfud MD menjadi salah satu pembicara dalam Diskusi Panel Ahli bertema "Hukum, Keadilan dan Tertib Sosial" yang diadakan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jalan Kramat, Jakarta Pusat.

Menurut dia, antarlembaga penegak hukum saling menyandera karena saling mengetahui skandal masing-masing lembaga. 

Karena itu, dia berpendapat lebih baik seluruh pejabat hukum diberhentikan, kemudian diseleksi pejabat baru untuk mengisi kekosongan jabatan.

"Beberapa negara pernah menerapkan hal tersebut. Itu dilakukan untuk membentuk organisasi baru yang lepas dari pengaruh lama," katanya.

Dia kemudian mencontohkan lembaga-lembaga negara yang baru dibentuk seperti MK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang bisa bekerja dengan baik.

Menurut dia, keberhasilan lembaga-lembaga itu bukan karena para pejabatnya atau pemimpinnya yang bagus, melainkan lembaga itu tidak terbelenggu dengan budaya korup dari lembaga lama.

Dia kemudian mencontohkan seorang pejabat di kejaksaan yang dinilai berhasil ketika memimpin tim pemberantasan korupsi, tetapi justru dinilai gagal ketika menjadi orang nomor satu di kejaksaan.

Cara lain untuk memperbaiki lembaga penegak hukum, menurut Mahfud, adalah dengan memberikan pengampunan kepada pejabat lama yang terbukti korup.

"Afrika Selatan pernah menerapkan itu. Memberi pengampunan kepada pejabat korup, tetapi mengancam hukuman mati bila kemudian terbukti korupsi lagi," tuturnya.
Namun, untuk menerapkan lustrasi terhadap lembaga penegak hukum, Mahfud mengatakan harus ada pemimpin yang memiliki integritas dan kuat.

"Jangan sampai justru pemimpinnya melakukan kolusi untuk melakukan penggantian pejabat itu," ujarnya. 

Redaktur: Mukafi Niam
Sumber  : Antara