Menko Pangan Sebut Tak Akan Impor Beras dari AS, Klaim Surplus 4,2 Juta Ton

Jakarta, NU Online

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia tidak akan mengimpor beras maupun ayam dari Amerika Serikat. Pemerintah, kata dia, mencatat surplus beras nasional mencapai 4,2 juta ton pada 2025.

“Enggak ada kita impor ayam sama beras. Beras kita sudah surplus 4,2 juta ton tahun ini. Tahun ini produksinya saya kira akan jauh lebih tinggi lagi,” ujar Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, capaian surplus tersebut menjadi dasar pemerintah membuka peluang ekspor. Pengiriman perdana direncanakan ke Arab Saudi pada 28 Februari 2026 sebanyak 2.280 ton.

Zulhas optimistis tren surplus beras tidak bersifat sementara dan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

Selain beras, pemerintah juga memperkuat swasembada protein hewani. Ia menyebut pembangunan sektor perikanan dan unggas akan dipacu melalui pembangunan 2.000 kampung nelayan, 20.000 hektare tambak, serta pabrik pakan dan day old chick (DOC) di enam wilayah.

Isu impor mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2025. “Tahun 2025 kita tidak impor beras sama sekali,” ujarnya.

Namun, dalam dokumen Agreements on Reciprocal Trade yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, Indonesia disebut berkomitmen mengimpor produk pertanian dari AS senilai US$4,5 miliar, termasuk beras 1.000 ton per tahun.

Pemerintah menegaskan beras tersebut masuk kategori khusus, seperti beras ketan, japonica, dan basmati, yang memerlukan izin terbatas.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebut realisasi impor bergantung pada kebutuhan dalam negeri dan tidak berdampak signifikan terhadap produksi nasional.

“Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton atau sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional 34,69 juta ton pada 2025,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengkritik komitmen tersebut karena dinilai berpotensi mengganggu narasi swasembada pangan.

“Klaim swasembada beras ke depan bakal menimbulkan pertanyaan jika kesepakatan ini diratifikasi,” katanya, Rabu (25/2/2026).

Ia juga menyoroti potensi lemahnya pengawasan terhadap beras impor khusus agar tidak masuk ke pasar umum, terlebih dengan tarif bea masuk yang rendah.

Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan suatu negara dikategorikan swasembada beras jika mampu memenuhi minimal 90 persen kebutuhan konsumsi dari produksi domestik. Pada 2025, kebutuhan konsumsi nasional tercatat 30,97 juta ton dengan produksi 34,34 juta ton.

Untuk 2026, stok cadangan beras pemerintah dilaporkan sekitar 3,5 juta ton dan diproyeksikan meningkat seiring panen raya dan kenaikan produksi hingga 15 persen sampai Maret.