Mentan Bilang Rawa Lahan Tidak Produktif, Greenpeace: Hanya Melihat dari Ekonomi dan Eksploitatif

Jakarta, NU Online

Pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan rawa sebagai lahan tidur yang tidak produktif. Pernyataan Mentan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap program pengembangan lahan pertanian di Merauke dan 14 provinsi lainnya, di antaranya Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

“Yang kami bangun adalah masa depan pangan Indonesia. Lahan-lahan tidur kami hidupkan kembali, rawa kami optimalkan menjadi sawah produktif, dan hasilnya kami serahkan kepada petani. Tujuannya satu, memastikan Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” ujarnya saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Negeri Makasar Rabu (4/6/2026) diakses dari laman resmi Kementerian Pertanian, Jumat (26/6/2026).

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengkritik pernyataan Mentan. Ia menilai pandangan pemerintah terlalu berorientasi pada aspek ekonomi dan mengabaikan fungsi ekologis maupun sosial yang dimiliki ekosistem rawa.

"Jelas pernyataan Amran sangat tidak berdasar karena hanya melihat dari kacamata ekonomi yang eksploitatif. Lahan luas yang tidak digarap dianggap sebagai faktor produksi atau kapital yang harus dimanfaatkan untuk memproduksi barang dan/atau jasa,” katanya kepada NU Online, Jumat (26/6/2026).

“Padahal, rawa atau lahan basah merupakan ekosistem esensial yang memiliki fungsi ekologis sebagai pengatur tata air, penyimpan karbon dan habitat keanekaragaman hayati yang kompleks. Yang tak kalah penting, lahan rawa di Papua Selatan juga menjadi ruang hidup masyarakat adat dan terdapat tempat-tempat sakral,” sambungnya.

Greenpeace menilai proyek pertanian skala besar di Merauke tidak dapat dipisahkan dari ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem rawa dan lahan basah. Menurut Refki, alasan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak mengorbankan fungsi lingkungan yang strategis.

“Persoalan ketahanan pangan atau yang lebih luas kedaulatan pangan meskinya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi beras melalui pembukaan lahan baru. Arah kebijakan pangan nasional selama ini terlalu terpusat pada satu komoditas, misalnya beras,” katanya.

Menurutnya, kebijakan ketahanan pangan atau kedaulatan pangan semestinya tidak bersifat sentralistis dan tidak hanya bergantung pada komoditas yang dilabeli pemerintah sebagai pangan strategis, seperti beras.

Indonesia, kata dia, memiliki beragam sumber karbohidrat yang dapat dikembangkan sehingga ketergantungan terhadap beras tidak semakin tinggi.

“Ambisi mencapai swasembada beras justru berpotensi membuat pembukaan lahan baru terus menjadi pilihan utama, sementara lahan pertanian yang sudah ada terus menyusut akibat pertumbuhan penduduk dan alih fungsi menjadi kawasan industry,” ucap Refki.

Lebih lanjut, Greenpeace menyoroti minimnya pelibatan masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran pembukaan lahan pertanian skala besar. Menurut Refki, kebutuhan pangan setiap daerah semestinya dinilai berdasarkan kondisi lokal, bukan semata-mata melalui pendekatan dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa upaya mewujudkan kedaulatan pangan seharusnya bertumpu pada penguatan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.

“Kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada ekspansi lahan, tetapi perlu memperkuat sistem pangan lokal yang lebih berkelanjutan yang mampu menjaga kelestarian ekosistem rawa beserta ruang hidup masyarakat adat,” katanya.