Menteri Desa: Pemerintah Sediakan 9 Juta Hektar Lahan Transmigrasi
NU Online · Sabtu, 7 Maret 2015 | 01:11 WIB
Jombang, NU Online
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Marwan Jakfar mengajak masyarakat untuk ikut program transmigrasi dari pada bekerja ke luar negeri atau menjadi Tenaga Keja Indonesia (TKI).
<>
Karena, kata Menteri yang pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), ini pemerintah telah menyediakan sebanyak 9 juta lahan yang bakal dibagikan kepada para transmigran untuk digunakan sebagai pemukiman dan lahan pertanian.
"Daripada menjadi TKI di negeri orang lebih baik ikut transmigrasi, karena kini pemerintah melalui kementrian Agraria sedang menyiapkan lahan sebanyak 9 juta hektar bagi mereka yang mau," ujarnya saat bertemu dengan 306 kepala desa se-Jombang di pendopo kabupaten, Kamis (5/3).
Lahan seluas itu, Marwan menambahkan, tidak menumpuk di satu daerah, akan tetapi berada di beberapa propinsi diantaranya Kalimantan dan Sumatera." Setiap Keluarga akan mendapatkan bagian lahan seluas 2 hektar. Disamping itu mereka juga mendapatkan uang bulanan sebesar Rp 3 juta dan juga mendapat pendampingan untuk berwirausaha agar mandiri," tandasnya.
Marwan meminta kepala desa untuk menyampaikan kepada warganya yang berminat untuk menjadi transmigran. "Kita akan sangat senang, jika masyarakat berminat, karena tadi dapat tanah, uang bulanan dan pendampingan untuk berwirasta," pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menandaskan. (Muslim Abdurrahman/Abdullah Alawi)
Terpopuler
1
PBNU Tetapkan Panitia Munas-Konbes dan Muktamar Ke-35 NU
2
Rentetan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' Picu Kritik dan Perdebatan Publik
3
Kunuzur Rohman Karya Katib Syuriyah PBNU Gus Awis Menyingkap Pesan Al-Qur’an untuk Kehidupan ModernÂ
4
Jamaah Haji Aceh Terima Uang Baitul Asyi Rp9,2 Juta, Wujud Warisan Ulama yang Terus Hidup
5
Soroti Penilaian Juri LCC di Kalbar, KPAI: Mental dan Kepentingan Anak Harus Diutamakan dalam Kompetisi
6
Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, DPR Akan Panggil BI dan Menkeu
Terkini
Lihat Semua