ilustrasi: Liputan6.com
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menganggap pemerintah belum memberikan dukungan secara maksimal dari aspek regulasi dan transfer teknologi kepada petani. Hal itu membuat PBNU perlu mengawal berbagai kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) agar sampai kepada petani.
"Supaya kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk subsidi, bibit maupun pupuk dan peralatan (mesin) itu sampai betul-betul ke petani," ujar Ketua PBNU H Umar Syah sesaat sebelum dimulai Focus Group Discussion (FGD) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (30/4) dengan tema "Mendukung Kesuksesan Program Nasional Ekonomi Keumatan PBNU".
PBNU tidak menafikan bahwa hasil produksi petani jagung telah mengalami peningkatan dari sebelumnya berkisar 4 ton, kini mencapai 8 ton. Namun demikian, pemerintah harus selalu mentransfer teknologi kepada petani agar hasil produksinya terus meningkat.
Pada kesempatan tersebut, PBNU juga menekankan petani agar melek teknologi dan berupaya supaya petani tetap memperoleh harga yang pantas dari hasil pertaniannya.
"Karena selama ini kalau panen harga anjlok, sehingga kalau begitu terus, berapa pun peningkatannya petani, tetap akan susah," ujarnya.
Kegiatan ini bagian dari rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU), 23-25 November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada Munas-Konbes NU itu, PBNU merekomendasikan lima hal, termasuk tentang pertanian yang masuk ke kategori Ekonomi dan Kesejahteraan. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Keistimewaan Umat Nabi Muhammad
2
Khutbah Jumat: Rabiul Awal, Maulid, dan Keutamaan Membaca Shalawat
3
Innalillahi, H Tosari Widjaja Wafat dalam Usia 84 Tahun, Aktivis NU Sejak Muda
4
Khutbah Jumat: Meraih Berkah dan Syafaat dengan Shalawat
5
Gelar Munas, Sako Pramuka Resmi Berganti Nama Jadi Pandu Ma'arif NU
6
Harlah Ke-95, LP Ma’arif NU akan Wujudkan Visi Pendidikan Bereputasi Internasional
Terkini
Lihat Semua
