PBNU Rancang Sistem Pengelolaan Organisasi seperti Pemerintahan

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa saat ini sedang dirancang sebuah pola atau sistem pengelolaan perkumpulan Nahdlatul Ulama seperti model pemerintahan. 

“Maka saya bilang kemarin Nusantara itu: NU, Santri, Pemerintah, Rakyat artinya bahwa hubungan antara NU dengan santri sebagai jamaahnya, itu seperti hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya,” ungkap Gus Yahya. 

Ia menyebut bahwa tugas pemerintah jelasnya, adalah menyediakan dan memberikan pelayanan terkait kebutuhan yang diperlukan oleh rakyat dan juga menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki dan kemudian didistribusikan kembali kepada rakyat.

Pemerintah juga membuat aturan-aturan agar layanan yang diberikan oleh pemerintah ini dapat dirasakan oleh rakyat secara adil, terbuka, dan transparan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan yang mungkin saja bisa terjadi.

“Beda kita dengan pemerintah adalah bahwa kita tidak punya Polisi sehingga tidak bisa memaksa. Kita tidak punya hak paksa. Kalau pemerintah ini punya hak paksa. Kita ndak,” jelasnya.

Untuk menjadikan warga ikut regulasi yang sudah dibuat, maka NU harus memberikan benefit atau kemaslahatan dengan membuat berbagai macam program.

 

Gus Yahya pun menyebut program-program yang sudah mulai diinisiasi oleh PBNU dalam kurun waktu dua bulan ini menurut Gus Yahya akan sudah menjadikan seluruh pengurus NU mulai pusat sampai dengan cabang sibuk selama lima tahun ke depan.

“Memang yang kita dapat sekarang ini, hampir semuanya terkait peluang untuk mendapatkan sumber penghasilan untuk organisasi. Yang kemudian penghasilan dari ini semua akan digunakan untuk membiayai program-program kita yang membutuhkan pengeluaran,” jelasnya di Kediri jawa Timur, Ahad (6/3/2022).

Karena NU ini bukan organisasi bussiness oriented (bertujuan bisnis), maka jelasnya, yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak adalah warga NU bukan individu lembaga atau organisasi. 

Bisnis-bisnis ini nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik NU (BUMNU) sebagai jaminan pengelolaan yang profesional  dan juga di dalamnya ada yang berbentuk koperasi. Seluruh pengurus NU, Banom, dan lembaga nantinya akan menjadi anggota koperasi tanpa tergantung masa jabatan di setiap tingkatannya.

“Nanti koperasi ini akan membentuk perusahaan/PT join dengan PBNU sebagai lembaga. Tapi saham mayoritas ada di koperasi. Jadi nanti 51-49 yang 51 koperasi, yang 49 PBNU,” jelasnya.

Hal ini dilakukan agar PBNU tidak terlalu masuk terlalu dalam pada bisnis sehingga usaha-usaha ini tidak akan terganggu oleh dinamika-dinamika internal yang terjadi dalam organisasi.  Seperti ketika pergantian pengurus atau pun hal-hal lain yang terjadi dalam organisasi.

Program lain yang dilakukan PBNU adalah adalah mencetak 10 ribu wirasantri. Langkah ini bukan hanya sekedar membimbing dan melatih para santri untuk menekuni bidang ekonomi, namun sampai benar-benar menjadi wirausahawan dan pengusaha.

Jumlah 10 ribu ini bisa saja bertambah seiring dengan program berjalan karena ini masih menjadi program perdana. Para wirasantri ini menurut Gus Yahya, ada yang sudah lulus maupun masih berada di pesantren dan pelaksanaannya nantinya akan menyentuh sampai tingkat MWCNU atau kecamatan.

Pewarta: Muhammad Faizin

Editor: Fathoni Ahmad