Pemangkasan Anggaran Pendidikan Berdampak pada Pembangunan Infrastruktur dan Masa Depan Anak Bangsa

Jakarta, NU Online

Sejumlah anggaran pendidikan turut menjadi sasaran efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan ini imbas adanya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN 2025 senilai Rp306,7 triliun.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) Achmad Zuhri mengatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan bisa berdampak pada pembangunan dan perawatan infrastruktur sekolah.

Menurutnya, banyak sekolah NU yang masih sangat membutuhkan intervensi pemerintah, baik dalam hal fasilitas fisik seperti penambahan ruang kelas baru maupun perawatan sekolah.

"Selain itu, kesejahteraan guru masih perlu perhatian serius. Janji Presiden untuk menaikkan gaji guru mesti direalisasikan," kata Zuhri kepada NU Online, Kamis (14/2/2025).

Zuhri memahami alasan efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian geopolitik global. Namun, ia menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan seharusnya tetap menjadi prioritas utama sebagai pemenuhan hak asasi warga negara.

"Kami sebenarnya mengapresiasi niat Presiden dalam memastikan efisiensi anggaran agar tepat guna dan sasaran, namun implementasinya tidak melanggar mandat konstitusi yang mengamanatkan alokasi minimal 20 persen  APBN untuk pendidikan," jelasnya.

Zuhri mengungkapkan, jika peruntukan anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat konstitusi maka bukan hanya sektor pendidikan yang akan terdampak, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah, terutama kaitannya dengan komitmen terhadap prinsip Asta Cita tentang pembangunan SDM unggul Indonesia.

"Kami menegaskan bahwa Pergunu tetap mendukung prinsip efisiensi anggaran, berharap pemerintah lebih bijak dalam menetapkan prioritas, terutama terkait kebutuhan sekolah-sekolah NU yang masih sangat memerlukan dukungan dari pemerintah," jelasnya.

Pemerintah perlu tinjau ulang

Sementara itu, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keputusan pemangkasan anggaran pendidikan tahun 2025. Sebab kebijakan ini dikhawatirkan berdampak pada masa depan anak bangsa.

"Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai pemangkasan anggaran ini justru menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia," ucapnya.

JPPI juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib anak-anak yang tidak/putus sekolah, daerah-daerah yang belum memiliki sekolah, kondisi infrastruktur sekolah yang rusak, nasib guru honorer yang tidak diakui dan tidak jelas ujungnya, kesejahteraan guru dan dosen, serta biaya sekolah dan kuliah yang tambah mahal.

"Ini semua adalah kewajiban prioritas yang harus dipenuhi pemerintah dan harus didahulukan," ujarnya.

JPPI memandang, dalam soal penganggaran dan pemotongan ini, pemerintah tidak boleh secara asal dan sesuai keinginan sendiri, tapi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

"APBN harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan kredibel," tutur Ubaid.

JPPI meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga mandatory spending minimal 20 persen untuk sektor pendidikan. Jika tidak, maka pemerintah bisa dianggap inkonstitusional, karena tidak menjalankan isi UUD 1945, pasal 31 ayat 4.

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional," jelasnya.