Pergunu: Merdeka Belajar Baru Sebatas Pencitraan

Jakarta, NU Online
Tema Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 ini adalah Bergerak Serentak, Wujudkan Merdeka Belajar. Tagline Merdeka Belajar yang sedang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu disoroti serius oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu). 

 

"Saya pikir, Kemendikbud jangan terlena untuk hanya membangun citra, mengubah kebijakan yang justru aplikasinya masih lemah. Implementasi di lapangan tidak berjalan dengan masif. Karena beberapa hal," kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pergunu Aris Adi Leksono kepada NU Online, pada Ahad (2/5).

 

Satu hal yang menyebabkan implementasi dari konsep Merdeka Belajar itu tidak berjalan masif di lapangan adalah karena lemahnya bangunan komunikasi. Aris menegaskan bahwa sesuatu yang harus dipahami Kemendikbud adalah memastikan konsep Merdeka Belajar itu bergulir dengan cepat. 

 

"Konsep Merdeka Belajar itu bagus, tetapi tentu jika memahami kondisi wilayahnya, supaya itu bergulir dengan cepat," tegas Kepala MTs Negeri 35 Jakarta ini.

 

Menurutnya, kunci keberhasilan Merdeka Belajar itu adalah komunikasi, silaturahim, dan sosialisasi sehingga masyarakat yang selama ini memiliki peran dalam membangun pendidikan di Indonesia juga memiliki cara pandang yang sama tentang menggerakkan merdeka belajar.

 

"Jadi, implementasinya yang masih lemah. Merdeka Belajar baru sebatas pencitraan lah, baru sebatas merumuskan, mengubah kebijakan yang itu pun di bawah tidak dipahami seratus persen," tegas Aris.

 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Zainal Arifin Junaidi mengungkapkan, istilah Merdeka Belajar itu pertama kali dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. 

 

Namun saat ini, katanya, istilah itu hanya dimaknai sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan dari sisi literasi-numerasi. Padahal Ki Hajar Dewantara dengan belajar merdeka-nya itu justru menekankan pada pengembangan karakter.

 

"Karenanya LP Ma’arif NU tentu berharap, bahwa untuk mengatasi keterpurukan pendidikan kita, tidak hanya mengejar literasi-numerasi tapi juga bagaimana mengembangkan karakter anak-didik kita," tuturnya. 

 

Berdasarkan data PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional), Indonesia saat ini berada di peringkat ke-72 dari 78 negara. Tetapi ketertinggalan itu justru dijawab oleh pemerintah dengan hanya mengejar literasi dan numerasi semata. 

 

"(Dan) itu berarti tidak ada Ujian Nasional (UN). Karena UN diganti dengan Asesmen Nasional. Nah menurut LP Ma’arif NU, tidak sekadar itu (literasi-numerasi) yang harus kita kejar. Tapi juga bagaimana pembentukan karakter dari anak-didik kita," katanya.

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Kendi Setiawan