Jakarta, NU Online
Usulan relokasi terhadap warga yang berkonflik di Sampang bukan jalan keluar yang baik. Pikiran tersebut hanya muncul dari orang yang pikirannya pendek, maunya jalan pintas.
<>
Demikian diungkapkan Direktur Program The Wahid Institute Rumadi, menanggai usulan kepolisian RI yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.
"Gagasan relokasi harus ditolak karena bertentangan dengan Undang-undang di mana setiap warga negara berhak untuk memilih tempat tinggal di seluruh Indonesia," jelas Rumadi lewat suratnya yang dikirim ke NU Online kemarin sore (5/9).
Alasan lainnya, kata Rumadi, warga Syi'ah di sampang adalah orang yang sudah turun-temurun tinggal di daerah itu. "Mereka punya keterikatan kuat dengan tanah tumpah darahnya," tegas Rumadi.
Dia menjelaskan, pola relokasi akan menjadi preseden buruk penyelesaian konflik sosial. "Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu karena warganya yang bhineka, tapi bersedia hidup berdampingan, rukun, gotong royong. Kalau dipisah-pisah malah mengancam NKRI," ungkapnya.
"Kita mesti sabar, tekun dalam membangun bangsa ini. Bahaya sekali kalau ide relokasi dilaksanakan. Saya juga usul pada NU agar berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik sosial. Ini penting buat NU sebagai penopang NKRI," pungkas Rumadi yang juga aktivis Lakpesdam NU.
Penulis: Hamzah Sahal
Terpopuler
1
Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
2
Innalillahi, Penyusun Syair Asmaul Husna KH Amjad Al Hafidz Wafat
3
Ketum PBNU Gus Kikin Imbau Warga Tidak Terprovokasi Kasus Pembakaran Warung Mi di Sukoharjo
4
Pelantikan PCNU Bekasi 2026–2031, Ketua PBNU Puji Raharjo Ingatkan Qanun Asasi untuk Penguatan Organisasi
5
Banjir di Aceh Utara, Ansor Desak Pemerintah Tingkatkan Kesiapsiagaan
6
Kukuhkan Majelis Masyayikh 2026-2031, Menag Tekankan Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren
Terkini
Lihat Semua
