Nasional
Untuk Papua Damai, Pendekatan Adat Sering Diabaikan
NU Online · Rabu, 18 September 2019 | 12:10 WIB
Foto: NU Online/Syakir
Jakarta, NU Online
Beberapa waktu lalu, Papua kembali bergejolak. Hal itu diakibatkan dari represi dan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Bandung. Pemerintah dan masyarakat ramai-ramai ingin mendatangi asrama mahasiswa di Surabaya, tetapi semuanya ditolak.
Tokoh Muda Papua Methodius Kossay mengatakan bahwa penolakan mereka karena luka batinnya belum terobati.
Hal itu disampaikan saat Kossay menjadi narasumber pada dialog perdamaian dengan tema Damai Papua untuk Keutuhan NKRI di Aula Gedung IASTH Lantai 3, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Selasa (17/9).
Maka, lanjutnya, keinginan bertemu mahasiswa Papua, menurutnya, jangan hanya ketika terjadi konflik, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk ajakan, persuasi dengan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan duduk bersama.
Hal itu tidak hanya disampaikan kepada pemerintah secara umum, tetapi juga kepada warga Papua yang terlibat dalam kepemerintahan di berbagai tingkatan.
Oleh karena itu, ia meminta agar 'honai', rumah adat Papua, harus dihadirkan di seluruh wilayah Indonesia dengan duduk bersama di asramanya. "Honai sesungguhnya minum kopi bersama di dalam asrama," ujarnya.
Artinya, pemerintah harus mengayomi masyarakat dan mahasiswa Papua di mana pun mereka berada. Para tokoh Papua yang duduk di kursi pemerintahan juga, katanya, harus hadir sebagai orang tua bagi mereka.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya menyatakan perlu ada evaluasi otonomi khusus Papua sebagai sebuah perjanjian.
Sementara ini, adat sebagai elemen penting di Papua tidak dilibatkan dalam menentukan keputusan. Tak ayal akibatnya, pemerintah menjadi pincang. Sebab, adat memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat pulau paling timur Indonesia itu.
Hal serupa disampaikan oleh Margaretha Hanita, dosen Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Ketahanan dan Strategik Global (SKSG) Universitas Indonesia.
"Masyarakat Papua lebih tunduk pada hukum adat daripada hukum positif. Eksistensi perdasus tidak efektif. Satu hal yang mereka rasakan pasti kecewa," katanya.
Banyak hal yang diatur dengan hukum adat dan agama tetapi tidak diakui dalam hukum positif. Hal itu, menurutnya, membuat masyarakat Papua merasa terasing. "Pendekatan kita masih belum mendapatkan hati bagi Papua," katanya.
Pewarta: Syakir NF
Editor: Alhafiz Kurniawan
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Sambangi PBNU, 23 PWNU Sampaikan Harapan Soal Muktamar ke-35 NU
2
Innalillahi, Pengurus Muslimat NU Kemayoran Wafat dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi
3
Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara, KRL Hanya Beroperasi hingga Stasiun Bekasi
4
KA Jarak Jauh Tabrak KRL di Bekasi Timur, Gerbong Perempuan Ringsek
5
Sempat Hilang, Karyawan Kompas TV Aini Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
6
3 Orang Tewas dalam Tabrakan Kereta di Bekasi, KAI Minta Maaf Fokus Evakuasi
Terkini
Lihat Semua
