Dari Papua hingga Gaza: Titipan untuk Ketua Umum PBNU Terpilih

Sebentar lagi Muktamar NU akan memilih Ketua Umum PBNU yang baru. Di tengah riuh perbincangan tentang siapa yang akan terpilih, saya justru ingin menitipkan dua suara kepadanya. Suara dari dua tanah yang jauh dari arena muktamar: Papua dan Gaza. Keduanya belakangan terus mengganggu pikiran saya. Menariknya, kegelisahan itu justru semakin kuat ketika saya tinggal jauh dari Indonesia, di Australia.

Di sini saya bertemu orang-orang Papua yang secara terbuka menyuarakan kemerdekaan. Sebagai orang Indonesia, tentu saya tumbuh dengan narasi yang berbeda tentang Papua. Papua adalah bagian Indonesia. Pemerintah membangun Papua. Sementara mereka yang menginginkan kemerdekaan lebih sering kita kenal sebagai kelompok separatis.

Perjumpaan itu membuat saya mulai bertanya. Mengapa mereka ingin merdeka? Pengalaman sejarah apa yang mereka ingat? Mengapa sesuatu yang dari Jakarta disebut pembangunan, dari Papua justru dapat dialami sebagai kehilangan? Saya tidak serta-merta mempunyai jawabannya. Tetapi setidaknya saya mulai belajar mendengarkan cerita tentang Papua bukan hanya dari Jakarta, melainkan dari orang Papua sendiri.

Kegelisahan itu semakin kuat setelah saya menonton dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film itu membawa saya melihat Papua dari persoalan yang sangat mendasar: tanah.

Papua sejak lama dilihat sebagai tanah yang kaya. Ada emas, tembaga, hutan, perkebunan, dan sekarang lahan untuk berbagai proyek pangan dan energi. Kekayaan itu membuat negara dan modal datang silih berganti.

Di film tersebut, saya melihat masyarakat adat memasang salib-salib merah di tanah mereka. Pemandangan itu cukup membekas bagi saya. Salib tersebut tentu memiliki makna keagamaan bagi masyarakat setempat. Tetapi saya juga membacanya sebagai bahasa perlawanan. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa tanah yang sedang diperebutkan itu bukan tanah kosong. Ia adalah tanah yang telah mereka hidupi, jaga, dan warisi dari generasi ke generasi.

Saya kemudian bertanya-tanya, mengapa simbol agama yang dipilih? Dan menemukan dari seorang aktivis muda adat Papua yang hadir dalam pemutaran film tersebut. Salib-salib tersebut adalah bahasa-bahasa perlawanan terakhir, ketika bahasa-bahasa perlawanan yang lain tidak cukup didengar. Ketika protes kalah oleh keputusan negara, pengetahuan adat kalah oleh peta konsesi, dan hubungan manusia dengan tanah kalah oleh target pembangunan, simbol Tuhan menjadi bahasa lain untuk mengatakan: tanah ini bukan tanah kosong. Ini tanah kami.

Tentang tanah dan hak untuk menentukan masa depannya sendiri ini, pikiran saya kemudian melayang ke tempat lain yang sangat jauh dari Papua: Palestina. Menariknya, sebagaimana Papua, kegelisahan saya tentang Palestina juga semakin menemukan bentuknya justru ketika saya tinggal di Australia.

Saya merawat seorang lansia Palestina beragama Kristen Orthodox. Ketika muda, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan pernah bergabung dengan PLO. Dari cerita hidupnya saya semakin memahami bahwa Palestina bukan sekadar urusan solidaritas Muslim terhadap sesama Muslim. Palestina adalah perjuangan sebuah bangsa atas tanah, rumah, martabat, dan hak menentukan masa depannya. Muslim dan Kristen Palestina sama-sama hidup dalam sejarah itu.

Pengalaman tersebut juga semakin menguatkan keyakinan saya bahwa kritik terhadap Israel tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap Yahudi. Yang harus kita lawan adalah Zionisme sebagai proyek politik, pendudukan, perampasan tanah, genosida, dan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Aneh barangkali. Saya justru belajar mendengarkan Papua dan Palestina dengan lebih jernih ketika tinggal jauh dari keduanya.

Dari perjumpaan-perjumpaan itu saya semakin memahami bahwa kolonialisme ternyata tidak sepenuhnya tinggal dalam buku sejarah. Ia masih hidup. Saya menyebutnya living colonialism.

Tentu saya tidak sedang mengatakan Papua adalah Gaza. Apalagi Indonesia adalah Israel. Sejarah keduanya berbeda. Tetapi keduanya menghadapkan saya pada pertanyaan yang sama: siapa yang berhak menentukan masa depan sebuah tanah?

Mereka yang mempunyai modal, senjata, kekuasaan politik dan peta pembangunan? Atau masyarakat yang selama beberapa generasi hidup, mencari makan, berdoa, menguburkan leluhur dan membesarkan anak-anaknya di atas tanah tersebut?

Kolonialisme hari ini juga tidak selalu datang dengan kapal perang dan bendera asing. Ia dapat datang melalui bahasa yang terdengar sangat baik: pembangunan, investasi, energi hijau, keamanan, perdamaian, stabilisasi, bahkan rekonstruksi.

Lalu, mengapa Gaza perlu saya titipkan secara khusus kepada Ketua Umum PBNU yang baru?

Beberapa tahun terakhir, Palestina berkali-kali hadir dalam kericuhan di tubuh NU. Ada pertemuan sejumlah nahdliyin dengan Presiden Israel yang memicu kemarahan. Ada pula kontroversi undangan terhadap figur yang memiliki keterkaitan dengan Zionisme hingga Ketua Umum PBNU meminta maaf. Palestina kemudian ikut muncul dalam pertarungan dan saling kritik di antara elite NU.

Tetapi justru dari berbagai kericuhan itu saya semakin merasa bahwa persoalan kita bukan sekadar siapa yang paling keras menyebut Palestina. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi. Pembelaan terhadap Palestina seharusnya bukan alat untuk menyerang kubu yang tidak kita sukai. Ia juga tidak boleh melemah ketika pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina dilakukan, didukung, atau dilegitimasi oleh kekuatan yang kebetulan dekat dengan kita.

Karena itu, pertanyaan yang sama berlaku ketika Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dipimpin Donald Trump. Ketua Umum PBNU saat itu mendukung langkah tersebut dengan alasan Indonesia perlu berada di dalam arena untuk memperjuangkan Palestina. Tetapi kita tetap perlu bertanya: di mana posisi rakyat Palestina dalam menentukan bagaimana Gaza dibangun kembali dan bagaimana masa depan mereka ditentukan?

Bagi saya, justru di sinilah keberpihakan kepada Palestina diuji. Palestina bukan perkara kubu siapa yang sedang memimpin PBNU. Membela Palestina adalah keberanian menentang pendudukan, perampasan tanah, kolonialisme, genosida dan kesewenang-wenangan. Keberanian itu baru mempunyai arti ketika tetap dilakukan sekalipun kekuasaan yang harus kita kritik adalah kekuasaan yang dekat dengan kita sendiri.

Para pendahulu NU sebenarnya telah memberi teladan. Pada 1938, ketika Indonesia sendiri masih berada di bawah penjajahan Belanda, KH Mahfudz Shiddiq yang memimpin HBNO—sekarang PBNU—telah menyerukan solidaritas kepada rakyat Palestina. NU bahkan menggalang “Palestina Fons” atau Dana Palestina untuk membantu perjuangan mereka.

Bayangkan. Indonesia sendiri belum merdeka. Para kiai NU hidup di bawah kolonialisme. Tetapi mereka sudah mampu melihat perjuangan bangsa lain yang berjarak ribuan kilometer sebagai persoalan yang juga harus mereka suarakan. Jauh sebelumnya, para kiai NU juga membawa aspirasi umat melalui Komite Hijaz hingga ke Arab Saudi. Artinya, sejak awal NU tidak pernah hanya sibuk dengan dirinya sendiri.

Warisan keberanian moral itulah yang rasanya perlu kita titipkan kembali kepada Ketua Umum PBNU yang baru. Dan barangkali ujian yang lebih sulit justru bukan Gaza, melainkan Papua. Untuk mengkritik Israel, kita berdiri ribuan kilometer jauhnya. Membela Palestina bahkan menjadi sikap yang relatif populer di Indonesia. Tetapi Papua memaksa kita melihat ke dalam rumah sendiri.

Jika kita percaya bahwa tanah Palestina tidak boleh dirampas atas nama keamanan, bisakah kita mendengarkan masyarakat adat Papua ketika tanah mereka diambil atas nama pembangunan? Jika kita membela hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya, beranikah kita sekurang-kurangnya mendengarkan mengapa sebagian orang Papua mempertanyakan masa depan politik mereka?

Di sinilah keberanian moral NU benar-benar diuji. Karena keberpihakan kepada mereka yang dilemahkan kehilangan maknanya jika keberanian kita bergantung pada siapa pelakunya. Jika kita lantang ketika pelakunya jauh dari kita, tetapi diam ketika kesewenang-wenangan dilakukan oleh kekuasaan yang dekat dengan kita, yang sedang kita bela mungkin bukan lagi nilai. Kita sedang membela kubu.

Karena itu, kepada siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, saya ingin menitipkan dua suara: Papua dan Gaza.

Dengarkanlah keduanya bukan semata sebagai persoalan keamanan, separatisme, diplomasi, pembangunan, atau geopolitik. Dengarkan mereka sebagai manusia yang sedang berbicara tentang tanah, rumah, ingatan, martabat dan masa depan mereka.

Barangkali ukuran terbesar Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah seberapa fasih kita berbicara tentang moderasi dan perdamaian, melainkan seberapa berani kita berdiri bersama mereka yang dilemahkan, bahkan ketika keberpihakan itu mengharuskan kita mengkritik kekuasaan yang dekat dengan kita sendiri.

Hijroatul Maghfiroh, Jamaah Pengajian Kaifa-NU, Sydney