Luncurkan Program Lingkungan, Wasekjen PBNU: Selaras dengan Kebijakan NU

Jakarta, NU Online
Wakil Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Andi Najmi Fuadi mengapresiasi program Padat Karya yang diluncurkan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) pada Senin, (15/11/21) secara hybrid. Menurutnya, program ini memiliki nilai-nilai agama yang selaras dengan kebijakan serta aksiologi Nahdlatul Ulama.

 

"Program yang akan dilakukan LPBINU ini ada instalasi panen air hujan, pengelolaan limbah air wudhunya, dan ada lubang bioporinya. Itulah sebabnya saya katakan program ini memiliki nilai-nilai religius dan memiliki dasar-dasar agama yang luar biasa," katanya saat memberikan sambutan di Gedung PBNU, Lantai 8, Kramat Raya, Jakarta Pusat. 

 

Menurut Andi Najmi, ketika berbicara lingkungan hidup, ia teringat pesan yang disampaikan Rais ‘Aam PBNU Kiai Ali Yasfii, yakni ada dua kutub besar dan keduanya menjadi dasar yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya warga NU.

 

"Kutub yang pertama adalah robbul alamin, ini maknanya luar biasa. Jadi Allah swt adalah Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhan-nya manusia. Kita diingatkan oleh kalimat itu bahwa kita tidak boleh picik, tidak boleh rakus mengklaim bahwa Allah itu hanya Tuhan kita," kata Andi Najmi.

 

Kemudian kutub yang kedua adalah rahmatan lil ’alamin. Artinya, mandat yang diberikan kepada manusia untuk memperlakukan alam semesta ini dengan kasih sayang. "Kita tidak boleh membenci, tidak boleh merusak apalagi memporak-porandakan alam semesta ini," sambungnya.

 

Andi Najmi menjelaskan, warga NU harus memahami makna dua kutub tersebut, apalagi kepada para pegiat lingkungan seperti pengurus LPBINU. 

 

"Saya yakin warga NU yang memahami makna dua kutub tadi, pasti tidak akan pernah merusak lingkungan, dan akan menjaga lingkungan ini secara baik, manfaat, dan berguna bagi seisi alam ini," ujarnya.
 

Ia berharap dalam program menjaga lingkungan ini, LPBINU tidak hanya bekerja sama dengan Kemnaker RI, tetapi juga bisa menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK RI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Pertanian. 

 

"Kalau LPBINU bisa membuat satu gagasan program melalui Bappenas melalui DPR RI, saya kira akan terjadi efisiensi anggaran yang luar biasa, dan ini akan menjadi gagasan yang menarik ke depannya, kita harus mempelopori efisiensi anggaran agar tidak tumpang tindih," pungkasnya.

Kontributor: Anty Husnawati
​​​​​​​Editor: Kendi Setiawan