Oportunisme Politik

Hiruk pikuk prokontra tentang UU Sisdiknas masih terngiang di telinga kita, sebab sisdiknas itu tidak hanya menyangkut masa depan anak-anak, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa ini. Kemudian diperkeruh oleh sentimen agama yang berlebihan seolah di situ yang satu berusaha mendominasi yang lain, toleransi seolah lenyap ditelan fanatisisme kelompok.

Begitu gigihnya kelompok Islamis mendukung Sisdiknas yang kontroversial itu, dengan harapan misi Islam bisa mewarnai pendidikan nasional kita. Sebaliknya kelompok lain baik yang Islam sekular maupun agama lain menolak dengan gigih pula, karena merasa terancam oleh undang-undang yang dirasa diskriminatif tersebut. Tetapi akhirnya dengan melalui perdebatan yang sangat sengit, dengan disertai negosiasi di sana-sini UU tersebut disyahkan.

Tetapi belum lama undang-undang tersebut disyahkan, pemerintah yang dalam hal ini Depatemen Pendidikan Nasional (Diknas), dengan mudah melanggar ketentuan undang-undang tersebut, dengan menyelenggarakan Ujian Akhir Nasional (UA), yang jelas-jelas sudah dihapus oleh UU tersebut, karena terbukti UAN yang merupakan standarisasi nasional itu membawa korban yang sangat banyak pada siswa di berbagai daerah, karena itu dikritik oleh para aktivis pendidikan yang kemudian direvisi oleh DPR.

Penyelenggaraan UAN itu jelas melanggar undang-undang, anehnya walaupun peringatan pada Diknas dilontarkan, tetapi terus dijalankan, dengan alasan mempertahankan standar mutu.

Persoalannya bukan mutu atau tidak ternyata kebijakan tersebut banyak membawa korban, tidak ada yang diuntungkan kecuali para penyelenggara yang menjadikan UAN sebagai proyek yang menguntungkan secara finansial, karena itu pihak proyek tersebut masih tetap dipertahankan, walaupun melanggar peraturan. Tetapi anehnya kelompok Islam baik dalam partai maupun di luar partai yang dulu gigih membela UU tersebut, tetapi saat ini diam seribu bahasa melihat pelanggaran tersebut, hanya karena yang melakukan pelanggaran adalah mitra partainya.

Ternyata perkawanan lebih diutamakan ketimbang kebenaran, ini tidak lain karena sikap oportunisme yang diambil oleh para Islamis yang mementingkan pendapatan materi ketimbang tercapainya sebuah cita-cita membangun bangsa. Ini merupakan tradisi buruk yang selalu terjadi selama ini, berpolitik tanpa ideology, tanpa komitmen, tanpa cita-cita. Jadinya bisa melakuakan manuver apa saja demi memperoleh kedudukan dan harta benda, tanpa mengindahkan kepentingan bersama.

Bila kebiasaan itu terus terjadi, maka tidak akan ada perbaikan bagi kehidupan bangsa ini, sebab setiap perumusan undang-undang, tidak lain adalah sebuah barang dagangan. Demikian pula setiap kebijakan politik juga merupakan perdagangan, siapapun yang mau membayar akan bisa membeli dan membelokkan arah undang-undang dan kebijakan. Kalau sudah demikian yang diuntungkan hanya segelintir orang, sementara yang lain yakni masyarakat dan negara yang akan dirugikan.

Perilaku politik semacam itu yang membuat reformasi politik kita menemui jalan buntu. Demikian pula agenda pengembangan ekonomi rakyat, pendidikan murah, pengobatan murah, transportasi murah, serta perumahan murah tidak pernah terwujud. Sebaliknya komersialisasi semakin berkembang, seingga semuanya menjadi mahal, pendidikan yang semestinya gratis menjadi sangat mahal. Di tengah lemahnya daya beli masyarakat itu malah dengan senaknya pemerintah menyelenggarakan UAN yang sangat membebani masyarakat.

Lebih buruk lagi, kalau aparat pemerintah sendiri dengan seenaknya dan secara terbuka berani melanggar undang-undang, maka kalangan swasta yang selama ini sering bertindak liar, tanpa mempedulikan aturan akan semakin berani melakukan pelanggaran. Dan akhirnya pemerintah tidak memiliki hak moral lagi melakukan teguran terhadap pihak swasta yang melakukan pelanggaran. Kekacauan-demi kekacauan akan muncul dari langkah illegal semacam itu. Itu yang harus ditentang, bila kita hendak membangun kekuatan hukum dan peraturan di negeri ini. (Munim DZ)