63 Persen Masyarakat Indonesia Miskin, Sebagian Besar adalah Warga NU

Semarang, NU Online
Sebanyak 63 persen masyarakat miskin Indonesia hidup di daerah pedesaan. Sebagian besar dari angka tersebut merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, sebagian besar warga NU juga hidup dan tinggal di pedesaan.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Endang Turmudzi saat menjadi narasumber pada dialog publik bertajuk “Peran NU dalam Penanggulangan Kemiskinan" di Semarang, Jawa Tengah, belum lama ini.<>

Endang menjelaskan, 2,8 milyar penduduk dunia masuk kategori miskin karena berpendapatan 2 dollar per hari. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk miskin bervariasi. ”Pada 1998 sebanyak 23,4 persen. Pada 2007 sebanyak 17,4 persen. Harapannya, tahun 2015 angka kemiskininan di Indonesia hanya 7 persen,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor NU Online, Wasdiun.

Pengentasan kemiskinan di kalangan NU, katanya, bisa dilakukan dengan memfasilitasi permodalan bagi warga yang kurang mampu. Selain itu, penting juga diberi pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dalam berusaha.

“Juga optimalisasi LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh NU). Memperkuat sekolah kejuruaan. Pelatihan pengelasan, peningkatan mutu guru, beasiswa studi, mengembangkan kembali program KB (Keluarga Berencana),” papar mantan peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu

Hal itu penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada masyarakat ekonomi lemah. Cara penaganaan kemiskinan, yaitu, adanya program stategis penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah

Hal senada diungkapkan Ketua Pengurus Wilayah NU Jateng, Abu Hapsin. Menurutnya, warga NU juga harus membangun semangat bekerja keras dan mengubah pandangan bahwa kemiskinan adalah kejahatan terhadap kemanusian.

Penting juga dilakukan perubahan cara beragama warga NU sehingga dapat membantu menanggulangi kemiskinan. “Kiprah nyata yang didasarkan pada agama, sangat mudah diterima dan tidak akan menyimpang dari jalur hukum,” ungkapnya.

Dialog itu diikuti 175 peserta yang merupakan utusan dari Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar NU-Ikatan Pelajar Putri NU. (rif)