Dai harus Pahami Pluralisme di Indonesia

Jakarta, NU Online
Dalam menjalankan misi dakwah, seorang dai harus memahami kondisi Indonesia yang plural dengan berbagai suku dan budaya yang berbeda-beda. Untuk itu mereka harus disiapkan supaya ketika melihat perbedaan atau sesuatu yang tampaknya tidak sesuai dengan ajaran agama tak langsung memvonis atau marah-marah.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua PBNU HM Rozy Munir dalam penutupan pelatihan dakwah yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah NU (LDNU) di Gd. PBNU, Senin (17/10).

Mantan Menteri BUMN era Gus Dur tersebut memberikan beberapa contoh. Jika ada tamu, dalam budaya Jawa, seorang anak dilarang untuk ikut bicara karena dianggap tidak sopan. Tetapi di Sumatra Barat anak kecil yang bicara dengan orang dewasa dianggap sesuatu yang lumprah.

Pelatihan yang rutin dilaksanakan pada setiap bulan Ramadhan ini sudah mencapai periode yang ke 8. Para alumninya telah menyebar ke seluruh nusantara dalam berbagai suku dan daerah untuk mengembangkan misi dakwah ala NU.

Rozy menceritakan pada tahun 1982, PBNU telah melakukan pelatihan yang sama untuk misi Islam. Saat itu pesertanya hanya laki-laki sedangkan saat ini sudah terdapat peserta perempuan. Terdapat diantara dai tersebut yang dikirimkan ke Papua untuk mengembangkan Islam di sana. Mereka harus berhadapan dengan misionaris dengan perlengkapan dan fasilitas yang sangat mendukung.

Perkembangan zaman menuntut para dai untuk terus meningkatkan kemampuannya. Rozy mengingatkan mereka agar melek terhadap komputer, internet ataupun email untuk mendukung dakwah. “Dari situ banyak ilmu-ilmu baru yang dapat dikaji,” tuturnya.

Sementara itu Sekjen Depag Prof. Dr. Faisal Ismail dalam acara yang sama mengungkapkan bahwa dakwah harus humanis dalam arti menyentuh aspek-aspek terdalam dari kemanusiaan sampai ke nurani. Dalam hal ini, mereka tak boleh membedakan apakah muslim ataupun tidak.

Dakwah menurutnya juga harus inklusif yang berarti menghargai adanya perbedaan diantara manusia, dialogis yang berarti mendialogkan dan merespon perasaan ummat. Serta tidak boleh radikal dan dapat menyampaikan argumentasi dengan baik.

Pelatihan yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Oktober lalu dirancang sangat komprehensif.  Seratus dua puluh delapan peserta yang datang dari berbagai daerah, termasuk Riau, Makasar, Lampung diberi materi mulai dari etika berdakwah, tips-tips praktis ketika di panggung, dakwah dalam komunitas tertentu seperti di lingkungan birokrasi, daerah transmigrasi, daerah pesisir sampai dengan pengenalan dakwah melalui internet. Beberapa pejabat penting seperti Menkoinfo Sofyan Djalil dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqy juga menjadi narasumber.(mkf)