Didukung Amerika dan Israel, Abbas Bentuk Pemerintahan Baru

Keputusan Mahmud Abbas membentuk kabinet baru itu menyusul perpecahan yang disebabkan oleh penahanan sejumlah tokoh di Jalur Gaza. Para pejuang Fatah memasuki sidang parlemen di Tepi Barat dan merusak puluhan kantor-kantor milik pejuang Hamas, sementara para anggota Hamas melakukan aksi pencarian anggota Fatah dari rumah ke rumah di jalur Gaza.

Para<> pejabat Palestina berharap dengan pembentukan kabinet baru tanpa diperkuat oleh para menteri dari kelompok Hamas dapat membawa kepada kondisi dicabutnya bantuan dari negara-negara Barat dan Israel sudah menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintahan baru Palestina.

Keputusan Abbas tersebut diklaim telah mengakhiri persaingan antara Hamas dengan para pendukung Abbas yaitu kelompok Fatah dan menguasai Jalur Gaza.

Pengambilalihan penguasaan wilayah Jalur Gaza oleh kelompok Hammas dikatakan sebagai kudeta militer oleh Abbas sehingga memisahkan Palestina menjadi dua wilyah kekuasaan di Gaza dan Tepi Barat, dan secara tak langsung membuat upaya mewujudkan impian berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat menjadi semakin jauh.

Sementara itu seorang pejabat senior Palestina mengatakan AS telah mengisyaratkan bahwa negara itu akan segera mencairkan dana bantuan seusai pelantikan kabinet baru, namun seorang juru bicara Departemen Luar negeri di Washington mengatakan sejauh ini belum ada keputusan yang dibuat.

Israel juga telah menunjukkan dukungannya terhadap kabinet baru. "Pemerintahan Palestina tanpa keikut sertaan Hamas adalah mitra dan kami akan bekerja sama ," kata Perdana Menteri Ehud Olmert Ahad pagi hari saat ia akan bertolak menuju AS.

Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada AFP, Jumat (15/6) lalu, bahwa negara itu bersedia untuk mengucurkan dana bantuan ratusan juta dolar AS yang selama ini ditahan setelah Hamas memperoleh kemenangan dalam pemilihan umuj awal tahun lalu, serta apabila kabinet baru Palestina mau mengakui Israel dan menghentikan aksi perlawan.(ant/afp/nur)