Din-Ali Maschan Setuju Besaran BBM Direvisi

Surabaya, NU Online
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof DR HM Din Sjamsuddin dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Drs Ali Maschan Moesa MSi menyetujui besaran kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) direvisi atau ditinjau kembali.
     "Saya setuju jika besaran prosentase kenaikan itu ditinjau kembali, karena pemerintah sudah terbukti sulit mengendalikan kenaikan harga-harga," kata Din Sjamsuddin usai berbicara dalam seminar Wawasan Kebangsaan X BAMAG Jatim di Surabaya, Senin.
     Usai berbicara pada seminar BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja) Jawa Timur itu, ia menjelaskan alasan pemerintah menaikkan dapat dipahami jika dikaitkan dengan harga minyak mentah dunia yang mencapai 70 dolar AS per-barel.
     "Tapi, kebijakan itu sangat paradoks dengan korupsi  perminyakan dan penyelundupan minyak yang seandainya dapat diselamatkan tentu tidak perlu menaikkan BBM," katanya.
     Apalagi, katanya, awalnya BBM diumumkan naik 80 persen, tapi ternyata diatas 100 persen, bahkan minyak tanah naik di atas 200 persen.
     "Padahal seharusnya 30-40-60 persen," kata Din Sjamsuddin yang juga Sekretaris Umum MUI Pusat itu.
     Senada dengan itu, Ketua PWNU Jatim KH Drs Ali  Maschan Moesa MSi mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan KH Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU) untuk menemui pemerintah guna merevisi besaran kenaikan harga BBM itu.
     "Masyarakat yang melapor ke saya, apakah dari NU atau bukan, ternyata mereka justru keberatan dengan angka kenaikan BBM yang melebihi 100 persen, sedangkan kenaikan harga BBM itu sendiri masih dapat ditolerir, tapi prosentase terlalu tinggi," katanya.
     Menurut pengasuh Pesantren Luhur Al-Husna, Jemurwonosari, Surabaya itu, prosentase kenaikan harga BBM yang dapat ditolerir masyarakat berkisar 30 persen. "Kalau di atas itu, apalagi di atas 100 persen, tentu memiliki implikasi yang tidak ringan," katanya.
     Oleh karena itu, katanya, dirinya akan meminta  Hasyim Muzadi  untuk mengajak Muhammadiyah dan ormas lain untuk menemui Ketua DPR RI dan Presiden RI guna meminta revisi kenaikan harga BBM itu.
     "Masyarakat itu tak seperti mahasiswa yang dapat memprotes dengan berunjukrasa, karena mereka disibukkan dengan memikirkan perekonomian sehari-hari, tapi mereka sebenarnya senang dengan sikap mahasiswa," kata kandidat doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.(atr/cih)