Eksplotasi Migas Harus Pertimbangkan Dampak Lingkungan

Sumenep, NU Online
Eksploitasi minyak dan gas (Migas) bertujuan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah berharap, dengan bagi hasil Migas kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Namun hal itu juga membawa beberapa dampak, sehingga menuai perlawanan dari sebagian masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Halaqah Lingkungan dengan tema "Eksplorasi Migas Madura, Berkah atau Bencana?" di Aula PCNU Sumenep, Gedungan Sumenep, Rabu (7/3).<>

Kegiatan atas kerjasama sejumlah lembaga NU dengan PCNU Sumenep itu menghadirkan Ir. Hendro Sangkoyo,P.hD dari School for Democratic Economica Jakarta, Badan Lingkungan Hidup yang diwakili H. Moh Suparto, dan Ir Bangbang Prayogi dari Komisi B DPRD Sumenep. Namun dari DPR tidak hadir.

Moh Suparto kepada peserta memaparkan kekayaan pertambangan Migas yang dimiliki Sumenep. Dalam penuturannya, di kepulauan Sumenep sudah beroperasi beberapa perusahaan ekslorasi Migas. "Dari bagi hasil dengan perusahaan Sumenep mendapatkan bagi hasil sebesar 12.05 persen," katanya.

Kontrak pemerintah dengan perusahaan jelas. Namun keberadaan bagi hasil tersebut masih dipertanyakan.

Dari kajian penelitian Lakpesdam NU Sumenep, Abdul Warits mengakui kontrak bagi hasil tersebut. "Tapi yang 12.05 persen itu tidak tahu kemana," katanya.

Lain dengan itu. Hendro Sangkoyo lebih menyorot pada dampak eksplorasi Migas yang menyebabkan kerusakan alam. Pelajar perubahan sosial ekologis tersebut mengajak peserta untuk memulihkan kerusakan sosial.

Kepada peserta ia memperlihatkan visual kerusakan alam diberbagai negara dan daerah. Kasus di Porong Sidoarjo menjadi pendekatan yang lebih konkret untuk memperlihatkan dampak eksplorasi Migas kepada rakyat Indonesia.

Berdasarkan penelitiannya, di Jawa Timur tinggal 30 persen yang tidak di eksploitasi Migasnya. "Jika kita hanya tinggal diam, Sumenep (akan) dibingkai untuk jadi blok minyak," tegasnya.

Terkait dengan peningkatan ekonomi daerah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, ia mengatakan, setiap peningkatan ekonomi belum tentu baik jika dampak ekologinya menurun. "Sebaliknya, tidak semua penurunan ekonomi jelek jika ekologinya bisa naik," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam meningkatkan perekonomian daerah.


Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: M. Kamil Akhyari