Fatwa Syeikh Qaradhawi Soal Alkohol Picu Kontroversi
NU Online · Jumat, 11 April 2008 | 03:02 WIB
Fatwa terbaru Syekh Yusuf al Qaradhawi, ulama terkemuka asal Mesir, mengenai kehalalan alkohol memicu kontoversi di negara tempat tinggalnya Qatar. Syeikh Qaradhawi membolehkan Muslim meminum minuman beralkohol berkadar 0,5 persen.
Perdebatan dimulai saat Syeikh Qaradahawi mempublikasikan fatwanya di koran Qatar, Al Arab, Selasa (8/4) lalu. Syeikh Qaradhawi mengatakan meminum minuman yang mengandung sejumlah kecil alkohol yang dinilai alami dari proses fermentasi, tidak melanggar hukum Islam.<>
Editor harian Qatar Ash Sharq, Abdullatif al Mahmud seperti dilansir AFP, Jumat (11/4) mengatakan, fatwa terbaru syeikh asal Mesir tersebut menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Abdullatif menilai, fatwa Qaradhawi akan membuka pintu bagi mereka yang ingin meminum alkohol dengan alasan Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyebutkan proporsinya. Dia juga menilai adalah sulit mengukur kadar alkohol dari proses fermentasi.
Syeikh Qaradhawi mengatakan dalam Al Arab, keberadaan alkohol dalam proporsi 5 per seribu (0,5 persen). "Itu adalah jumlah minimal, khususnya ketika itu dihasilkan dari fermentasi alami. Oleh karena itu tidak ada yang salah dengan meminum minuman itu," tulisnya.
Kepada sumber AFP Syeikh Qardhawi mengatakan fatwanya menimbulkan kontroversi karena belum dipahami secara utuh. "Fatwa ini untuk merespon pertanyaan mengenai sebuah minuman berenergi yang beredar di pasaran Qatar," katanya. (dtk/nur)
Terpopuler
1
Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Beasiswa Al-Azhar Mesir 2026, Cek Daftar Namanya di Sini
2
Prediksi Cuaca 26 Juni-2 Juli 2026: Kemarau Makin Terasa, Dinamika Atmosfer Picu Hujan di Sebagian Daerah
3
Muktamar Ilmu Pengetahuan 2026 di UIN Sunan Kudus Perkuat Konsolidasi Ilmuwan NU untuk Transformasi Sosial
4
Gempa Magnetudo 5,6 Guncang Pacitan, Terasa hingga Yogyakarta
5
Festival Adat Budaya Nusantara, Lebih dari 100 Raja dan Sultan Sedunia Bakal Kumpul di Salatiga
6
Pemadaman Listrik dan Pergeseran Tanggung Jawab Negara atas Barang Publik
Terkini
Lihat Semua