GNPK PBNU dan Menkoninfo akan Kerjasama Awasi Money Politik Pilkada

Jakarta, NU Online
Pertemuan antara Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) PBNU dengan Menteri Komunikasi dan Informasi yang berlangsung di kantor Menkoinfor, Senin (17/10) salah satunya menyepakati untuk melakukan kerjasama dalam pengawasan money politik dalam Pilkada pada tahun 2006 mendatang.

Ja’far Amiruddin, salah satu pengurus GNPK yang mengikuti pertemuan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan money politik saat ini menjadi penting, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. 

“Saat ini telah terjadi desentralisasi korupsi. Para penguasa daerah yang menang dalam Pilkada melalui money politik tentu berupaya agar uang yang sudah dikeluarkannya dalam balik modal dan kalau bisa dapat untung,” tandasnya beberapa saat seusai pertemuan, di kantor GNPK di Gd. PBNU Lt 6.

Kerjasama ini dianggap penting dan kedua belah fihak dapat saling mengisi. Materi-materi untuk sosialisasi gerakan pemberantasan anti korupsi yang dilakukan oleh Menkoinfo, terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan dapat disumbangkan oleh NU yang merupakan organisasi sosial keagamaan sehingga dianggap bisa memberi masukan yang berharga.

Selain itu, NU memiliki struktur yang mengakar sampai ke tingkat desa-desa di Indonesia sehingga sosialisasi dapat dilakukan dengan lebih mudah sampai kepada masyarakat sementara Menkoinfo memiliki teknologi dan ahli komunikasi yang dapat mendesain satu bentuk komunikasi yang efektif bagi masyarakat. Kerjasama ini merupakan sinergi yang akan memberikan hasil lebih baik dalam sosialisasi pemberantasan korupsi dibandingkan masing-masing fihak melakukannya sendiri-sendiri.

Salah satu bentuk kampanye anti korupsi yang sudah dikembangkan oleh Menkoinfo adalah penyebaran buku khutbah anti korupsi untuk semua agama. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh PBNU bersama Muhammadiyah yang telah menyusun tafsir tematik tentang korupsi.

Hadir dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Menkoinfo, Sofyan Djalil bersama Staff Ahlinya, Prof. Dr Musa Asy’ari sedangkan dari PBNU diwakili oleh Ketua PBNU HM Rozy Munir, Wasekjen Syaiful Bahri Anshori serta beberapa staff lainnya.(mkf)