Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Mustofa Bisri (Gus Mus), kembali mengumpulkan dan mempertemukan para politisi berlatar belakang Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) lintas partai.
Pertemuan yang digelar di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Ahad (27/1) kemarin itu, dihadiri, antara lain, Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa), Maria Ulfah Anshor (Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI) dan Arief Mudatsir Mandan (Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan).<>
Tampak pula, Lukman Hakim Syaifuddin Zuhri (Ketua Fraksi PPP DPR RI), Slamet Effendi Yusuf, Nusron Wahid (Partai Golkar), Mujib Rahmat (Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Pembaruan Golkar) serta Yahya Staquf (jurubicara mantan presiden Abdurrahman Wahid).
Gus Mus, kepada wartawan di sela-sela pertemuan itu, mengatakan, acara tersebut digelar sebagai wahana dialog antar-sesama politisi NU yang tersebar di berbagai partai politik. Sebab, selama ini, mereka jarang bertemu dalam satu forum untuk membahas sejumlah masalah NU dan bangsa Indonesia.
"Ini bagian dari upaya memeriahkan Harlah ke-82 NU. Kita undang politisi-politisi NU. Kita ajak bicara dan muhasabah dialogis membahas apa yang bisa kita berikan ke negeri ini, pada NU, dan rakyat Indonesia. Dari awal berdirinya, NU berkhidmat pada bangsa secara keseluruhan, tidak hanya pada orang NU," katanya.
Para politisi NU yang berada di berbagai parpol, katanya, selama ini, jarang berkomunikasi secara langsung untuk membahas kemaslahatan warna Nahdliyyin dan bangsa Indonesia. Tidak jarang mereka terlibat konflik tajam dan melibatkan konstituen.
"Makanya, (biar tidak konflik terus), kita kumpulkan di sini. Biar mereka bisa guyub. Silakan bicara, apa maunya. Selama ini, kan silaturahminya jarak jauh, lewat media massa. Kalau ketemu seperti ini, mereka bisa saling melihat ekspresi manusianya," beber kiai yang juga budayawan itu.
Muhaimin Iskandar menilai, pertemuan seperti itu penting untuk menyatukan persepsi dan menyusun aturan main antar-sesama politisi NU. Aturan main tersebut dibutuhkan agar konflik bisa dikelola dengan baik.
"Sebenarnya, gesekan politik itu banyak terjadi di level grass root (akar rumput). Code of conduct (aturan main) itu dibutuhkan untuk meminimalisir konflik horisontal sekaligus untuk membangun kebersamaan sesama politisi NU," pungkasnya. (rif)
Terpopuler
1
Ancam Ekosistem Pertembakauan, Lesbumi PBNU Tolak Rancangan Aturan Kemenko PMK dan Kemenkes soal Tembakau
2
Kapten Timnas Iran Kritik FIFA, Sebut Piala Dunia 2026 'Bencana' dan Berjalan Tidak Adil
3
Pemerintah Tetapkan Logo Resmi HUT ke-81 RI, Ini Makna Desain dan Cara Unduhnya
4
DPR Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihapus, Negara Bisa Hemat Lebih dari Rp1 Triliun
5
Hari Bhayangkara Ke-80, Presiden Prabowo Klaim Polri Berkontribusi pada Ketahanan Pangan dan MBG
6
Rais Syuriah PBNU Ingatkan Pengurus PWNU Aceh: Jangan setelah Dilantik Malah Jadi Urusan
Terkini
Lihat Semua