Jakarta, NU Online
Perizinan pendirian rumah ibadah akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan publik. Surat keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait perizinan pendirian rumah ibadah dinilai sebagian kelompok cacat hukum
Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi di sela-sela pertemuannya dengan alumni Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur Senin (27/03) kemarin menyatakan, keputusan tersebut harus mengakomodasi kepentingan pelbagai kelompok.
<>“NU akan membantu meningkatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok agama lain sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pendirian rumah ibadah,” ungkap Hasyim.
Dalam kesempatan itu dia juga menyatakan, NU akan membantu kelompok non-Muslim agar tidak mengalami kesulitan dalam membangun tempat ibadahnya seperti gereja, pura, dan tempat ibadah yang lain. “Itulah sebabnya, sangat penting menciptakan harmoni di antara komunitas agama,” tambah Hasyim.
Menurut SKB No. 1/2006, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni dan Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf Selasa (21/03) lalu, dinyatakan bahwa mendirikan rumah ibadah harus memenuhi syarat baik teknis maupun administratif.
Di antara syarat itu adalah harus ada minimal 100 pemeluk agama yang bersangkutan di satu lingkungan, rencana pendirian rumah ibadah juga harus didaftarkan ke kantor kelurahan, mendapat dukungan minimal 70 warga di satu lingkungan, dan harus ada rekomendasi dari kantor Departemen Agama serta Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten. (dar)
.
Terpopuler
1
Ini Lafal Doa Akhir dan Awal Tahun Hijriah
2
LF PBNU Umumkan 1 Muharram 1448 H Jatuh pada Rabu, 17 Juni 2026
3
PBNU Tetapkan Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagai Lokasi Pembukaan Munas-Konbes NU 2026
4
LF PBNU Instruksikan Rukyatul Hilal Awal Muharram 1448 H Sore Ini
5
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Pengerahan TNI dan Komcad dalam Aksi Indonesia Bangkrut
6
Data Hilal Rukyatul Hilal Awal Muharram 1448 H
Terkini
Lihat Semua
