Kesadaran Pajak Warga Masih Rendah

Jakarta, NU Online
Persoalan pajak, bea, dan cukai yang terjadi selama ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik mereka yang wajib pajak, maupun pemerintah.

Untuk mengatasi persoalan ini, Biro Kebijakan Publik Pengurus Besar Pergerakan Mahasisiwa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar seminar sehari bertajuk “Pajak, Bea, dan Cukai: Dari Siapa dan Untuk Siapa?” Seminar ini berlangsung di gedung PBNU Lt. 8, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta pusat pada hari ini, Kamis (23/03).

Dalam seminar ini, hadir para pembicara, di antaranya adalah Susiwiyono (Dirjen Bea dan Cukai), Jubi Bandang (Penyuluhan Perpajakan), dan Agus Ahmad Ridwan (Kadin).

Seminar ini berlangsung cukup dialogis. Para pembicara menjelaskan persoalan yang terjadi baik di perpajakan maupun bea dan cukai.

Dalam kesempatan tersebut, Susiwiyono mengakui adanya persoalan terkait dengan pelayanan dan pengawasan bea dan cukai. “Ada dilematika yang terjadi dalam pelayanan dan pengawasan barang ekspor impor, karena itu kami sedang menyusun National Single Windows.”

Menurutnya, national single windows ini perlu karena pada 2008 nanti sudah diterapkan Asian Single Windows. “Kalau sekarang kita tidak segera menerapkan national single windows, kita pada 2008 nanti tidak akan bisa melakukan perdagangan internasional,” ungkapnya.

Sementara Bandang yang berbicara masalah perpajakan mengungkapkan, kesadaran pajak rakyat Indonesia masih rendah. “Kita nggak memiliki kesadaran pajak seperti yang ada di Jepang.” Di Jepang, menurutnya kurikulum perpajakan sudak diperkenalkan sejak usia dini. “Kita mengusulkan agar kurikulum perpajakan masuk dalam pelajaran  SD sampai SMU,” tambahnya.

Senada dengan Susiwiyono dan Bandang, Ridwan menambahkan bahwa kantor bea dan cukai selain bisa menjadi fasilitator perdagangan dan commodity collector, juga bisa menjadi revenue collector. Karena itu dia berharap agar ke depan, Kadin dapat memberikan masukan dan solusi terhadap penyelundupan.

“Banyak penyelundupan di Negara kita karena dekat dengan Singapura. Perdagangan berupa barang-barang konsumsi harus lewat Singapura,” ungkapnya. (dar)