Lakpesdam NU Jateng Luncurkan “Pokja Pemberdayaan Kebijakan Publik”

Semarang, NU Online
Lembaga Kajian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Jawa Tengah terus melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan publik di daerahnya. Selasa (22/12) mendatang Lakpesdam NU Jateng akan meluncurkan “Pokja Pemberdayaan Kebijakan Publik” dalam kegiatan yang akan dihadiri Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Kegiatan akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Itqon, Gugen, Tlogosari Semarang. Menurut Khoirul Anwar, Direktur Lakpesdam NU Jateng, acara ini juga digelar dalam rangka silaturahmi Pengurus Lakpesdam NU se-Jawa Tengah.<>

Lebih lanjut dia menuturkan kegiatan ini merupakan amanah Konferwil NU Jateng 2008 yang telah mengamanahkan kepada PWNU Jateng untuk lebih serius dalam penanggulangan kemiskinan khususnya melalui pemberdayaan kebijakan publik.  Sejumlah upaya penguatan kapasitas sumberdaya pada badan otonom dan lembaga secara bertahap telah ditempuh.

Metode pembelajaran yang dikembangkan PWNU bersama banon/lembaga yang dimotori oleh Lakpesdam Jawa Tengah dan Komisi Kebijakan Publik, didukung oleh Pattiro Surakarta, Pattiro Pekalongan dan The Asia Fondation, telah melahirkan karya nyata berupa advokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010.

Hasilnya memang belum sepenuhnya mengubah kebijakan, namun dampak internal berupa terbukanya kesadaran akan pentingnya Nahdlatul Ulama mengawal kebijakan agar pro-poor, merupakan modal awal bagi ikhtiar organisasi dalam pembangunan ke depan.

"Kesaksian para pelaku advokasi kebijakan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di tingkat desa/kelurahan, bukan saja telah meyakinkan bahwa mereka bisa mempengaruhi/mengubah kebijakan, namun juga menciptakan variasi baru ikhtiar organisasi yang syah dan memberikan maslahat bagi umat,” katanya.

Ditambahkan, PWNU memandang penting untuk memfasilitasi halaqah dalam rangka menggali dan menstrukturkan keilmuan dan syahadah tentang advokasi kebijakan ini.  Kaidah-kaidah advokasi kebijakan tersebut penting juga disampaikan kepada jam’iyyah nahdliyin agar menggugah sansitifitas pengurus dan warga dalam pemberdayaan kebijakan publik.

Sebagai langkah konkrit, Khairul yang juga dosen IAIN Walisongo Semarang menuturkan,  PWNU Jawa Tengah bersama Pattiro Surakarta yang sejak awal tahun 2009 bekerjasama dengan meningkatkan kapasitas organisasi dalam advokasi kebijakan bermaksud menyelenggarakan Halaqah dan Lounching ”Mewujudkan Sensitifitas Ormas Islam dalam Pemberdayaan Kebijakan Publik”.

Kegiatan ini diharapkan menjadi media sharing pembelajaran tentang metode advokasi kebijakan publik, media perencanaan scalling up (replikasi dan paningkatan level) advokasi kebijakan, dan media penyampaian pesan kepada jajaran pengurus, badan otonom, lembaga dan jam’iyyah serta khalayah di Jawa Tengah dalam pemberdayaan kebijakan publik. (her)