Mahasiswa NU Libya Keluhkan Penjagaan Ketat Pemerintahan Khadafi

Jakarta, NU Online
Sejumlah mahasiswa NU yang melanjutkan studi ke Libya mengeluhkan sikap pemerintahan Muammar Khadafi yang dinilai terlalu ketat terhadap proses belajar mahasiswa asing.

Ketua Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) Libya, Ahmad Faiz Irsyad mengungkapkan, tindakan pemerintah itu selain tidak berdasarkan aturan dan ketentuan tertulis, tindakan itu juga disinyalir sebagai bagian dari upaya Khadafi untuk mengantisipasi aktifitas mahasisiwa yang dapat mengancam posisinya yang hingga kini sudah lebih dari 30 tahun berada pada tampuk kekuasaan.

“Mahasiswa asing yang belajar di Libya sering kali mengeluhkan penjagaan yang begitu ketat dari pemerintahan Libya. Tindakan ini, ironisnya tidak didasarkan kepada aturan dan ketentuan tertulis,” ungkap Faiz kepada NU Online di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, Senin (12/6).

Mahasisiwa Sastra S-2 itu juga mengungkapkan, selain membuat mahasiswa asing bertanya-tanya, tindakan itu juga dinilai menguntungkan bagi mahasiswa yang hanya fokus terhadap kepentingan akademiknya.

“Suasana seperti ini sangan kondusif bagi mereka yang punya himmah (keinginan) kuat untuk menuntut ilmu,” katanya.

Sementara itu, KH Moch Khoiron Syakur selaku wali dari Nely Uzlifatil Jannah membenarkan pernyataan Faiz mengenai ketatnya pemerintahan Khadafi dalam mengatur kegiatan belajar mahasiswa asing. “Putri saya hanya mengeluhkan ketatnya suasana belajar selama di Libya,” terangnya.

Senada dengan pengasuh Ponpes Putri Wachid Hasyim Bangil Pasuruan itu, Abdul Wachid yang juga wali dari salah seorang mahasiswa yang studi di Libya, selain menyayangkan sikap “super ketat” pemerintah Libya, pihaknya juga merasa optimis bahwa tindakan itu sangat mendukung putranya dalam menempuh karir pendidikannya.

“Saya adalah seorang yang fanatik. Karena itu, negara tersebut (Libya) berhak melakukan penjagaan yang ketat terutama terhadap mahasiswa asing. Sehingga adanya kasus seperti narkoba akan lebih mudah diantisipasi,” ungkapnya merujuk kepada pemerintah Indonesia yang sering menemukan kasus penyalahgunaan narkoba. (dar)