Jakarta, NU Online
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono tidak mengesampingkan permintaan DPR agar pengelolaan penyelenggaraan haji lebih terbuka. Agung mempersilahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) audit dana haji.
"Dengan demikian dapat diketahui apakah pemerintah sudah melaksanakan tugasnya secara efisien atau bahkan sebaliknya. Pemerintah akan memperhatikan setiap pendapat lembaga tersebut," kata Agung di Jakarta, Sabtu (1/5). <>
Menurut Agung, DPR memiliki tugas pengawasan.Termasuk jika diketahui dalam tugas penyelenggaraan haji masih ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
"Sejauh ini Kementerian Agama yang berada di bawah koordinasi Menkokesra sudah melaporkan tugas-tugasnya secara berkala," papar Menkokesra dalam siaran persnya.
Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH), menurut Agung, pemerintah selalu menetapkan berdasarkan keputusan presiden. Komponen terbesar dari BPIH ini dalam mata uang asing di antaranya untuk biaya angkutan udara dan pemondokan di Arab Saudi. Keputusan yang diambil selalu memperhitungkan fluktuasi nilai tukar rupiah khususnya terhadap dolar AS.
"Untuk jamaah tahun 2010 dengan makin menguatnya nilai tukar rupiah, dimungkinkan BPIH kita tidak akan naik. Bahkan jika situasi rupiah makin menguat, kemungkinan BPH bisa turun," tegas Agung. (min)
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono tidak mengesampingkan permintaan DPR agar pengelolaan penyelenggaraan haji lebih terbuka. Agung mempersilahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) audit dana haji.
"Dengan demikian dapat diketahui apakah pemerintah sudah melaksanakan tugasnya secara efisien atau bahkan sebaliknya. Pemerintah akan memperhatikan setiap pendapat lembaga tersebut," kata Agung di Jakarta, Sabtu (1/5). <>
Menurut Agung, DPR memiliki tugas pengawasan.Termasuk jika diketahui dalam tugas penyelenggaraan haji masih ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
"Sejauh ini Kementerian Agama yang berada di bawah koordinasi Menkokesra sudah melaporkan tugas-tugasnya secara berkala," papar Menkokesra dalam siaran persnya.
Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH), menurut Agung, pemerintah selalu menetapkan berdasarkan keputusan presiden. Komponen terbesar dari BPIH ini dalam mata uang asing di antaranya untuk biaya angkutan udara dan pemondokan di Arab Saudi. Keputusan yang diambil selalu memperhitungkan fluktuasi nilai tukar rupiah khususnya terhadap dolar AS.
"Untuk jamaah tahun 2010 dengan makin menguatnya nilai tukar rupiah, dimungkinkan BPIH kita tidak akan naik. Bahkan jika situasi rupiah makin menguat, kemungkinan BPH bisa turun," tegas Agung. (min)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Kapan Lebaran 2026? Berikut Data Hilal 1 Syawal 1447 H oleh LF PBNU
2
Khutbah Idul Fitri 1447 H: Dari Ramadhan menuju Ketakwaan dan Kepedulian Sosial
3
Khutbah Jumat: Urgensi I’tikaf di Masjid 10 Malam Terakhir Ramadhan
4
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Hadiri Siniar
5
Khutbah Jumat: Menggapai Lailatul Qadar di Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan
6
Khutbah Bahasa Jawa: Kautaman 10 Dinten Terakhir Wulan Ramadhan lan Mapag Lailatul Qadar
Terkini
Lihat Semua
