NU Berharap Tidak Ada Perbedaan Idul Fitri

Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) berharap tidak ada perbedaan dalam penentuan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1428 H. Namun demikian, bila memang terjadi perbedaan, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu akan mengikuti keputusan yang diambil pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Depag).

“Semoga saja (Idul Fitri, Red) sama. Tapi, kalau nggak sama, NU akan ber-imam (mengikuti, Red) pada pemerintah,” kata Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan usai acara Silaturrahim dan Buka Puasa Bersama di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (21/9).<>

Pernyataan Hasyim tersebut juga merupakan tanggapan atas keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah mengumumkan bahwa Lebaran tahun ini jatuh pada 12 Oktober. Pernyataan tersebut dimuat dalam maklumat PP Muhammadiyah nomor: 03/MLM/1.0/E/2007. Keputusan itu diambil melalui metode hisab (perhitungan astronomi).

Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu menganggap tidak ada masalah dengan sikap Muhammadiyah yang sejak dini telah menetapkan Lebaran. “Kalau Muhammadiyah, kan menggunakan metode hisab. Tidak ada masalah,” ujarnya.

Tentang sikap NU yang baru akan menetapkan Lebaran pada 12 Oktober mendatang dalam sidang isbat (penentuan) di Depag, Hasyim menjelaskan, hal itu karena NU menggunakan dua metode dalam penentuannya, yakni hisab dan rukyat (melihat hilal/bulan). Metode rukyat, katanya, dilakukan untuk memastikan melihat hilal sebagai tanda bergantinya bulan.

Akan tetapi, jika metode rukyat tersebut tidak tercapai, maka dilakukan istikmal atau menyempurnakan usia bulan menjadi 30 hari. “Kalau tidak bisa melihat bulan, ya, istikmal, digenapkan 30 hari atau Lebarannya tanggal 13 Oktober,” terang Hasyim yang juga mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim.

Acara Silaturrahim dan Buka Puasa Bersama yang digelar PBNU itu, dihadiri sejumlah tokoh politik berlatar belakang Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) dari lintas partai, antara lain Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Ketua Partai Golkar yang juga Ketua Badan Kehormatan DPR RI Slamet Effendi Yusuf dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok

Selain para pejabat teras PBNU, tampak pula sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi, antara lain, Masduki Baidlowi, Taufiqurrahman Saleh, Khofifah Indar Parawansa (Fraksi PKB), Endin A. J. Soefihara, Mahfudloh Ali Ubaid (Fraksi PPP), Muhammad Hasib (Fraksi PDIP) dang anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jatim Mahmud Ali Zein. (rif)