NU Jatim Usulkan Harga BBM Khusus Rakyat

Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah untuk memberlakukan BBM dengan harga khusus untuk rakyat kecil.

"BBM nggak mungkin tidak dinaikkan, karena harga minyak mentah di dunia memang naik, sehingga rawan penyelundupan BBM ke luar negeri," kata Rois Syuriah PWNU Jatim KH Masduqi Mahfudh di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, perekonomian di Indonesia memang akan mengalami kegoncangan jika BBM tidak dinaikkan, karena pembayaran hutang juga naik dan mempengaruhi anggaran belanja negara.

"Tapi, hal itu bukan hal mudah, karena rakyat akan menderita dengan kenaikan harga BBM, sedangkan DPR sudah menyetujui kenaikan BBM itu, karena itu kenaikan BBM harus diterima, tapi rakyat kecil juga perlu ditolong," katanya.

Pengasuh Pesantren Nurul Huda, Malang, Jatim itu mengatakan NU sendiri sebenarnya dalam posisi bingung, karena pemerintah lebih mendengar DPR sebagai mitra kerja yang dianggap wakil rakyat itu.

"NU sudah berkali-kali menyampaikan usulan, tapi selalu kandas setelah ada putusan DPR, karena itu kami dapat memahami kenaikan BBM itu dengan berbagai alasan, tapi rakyat kecil juga harus dipikirkan," katanya.

Dalam pandangan NU, katanya, pemerintah perlu memberikan BBM dengan harga khusus atau harga yang bersifat subsidi silang untuk rakyat kecil. "Soal caranya, kami menilai pemerintah lebih paham soal teknis. Misalnya, sepeda motor atau angkot mendapat harga bersubsidi dari pemilik mobil mewah. Pemerintah juga dapat mencari cara lain," katanya.

Ia menyatakan jika pemerintah memberi kompensasi BBM Rp100 ribu per-bulan tetap tidak akan membantu mereka dengan kenaikan harga barang yang saat ini sudah melambung tinggi.

"Apalagi, kompensasi itu rawan salah sasaran dan terbukti sampai sekarang justru banyak yang belum sampai kepada rakyat. Kalau BBM dengan harga bersubsidi akan dapat diawasi langsung para pengguna BBM," katanya.
   
Dengan cara itu, katanya, harga barang tidak akan terlalu terpengaruh dengan kenaikan BBM, sebab kenaikan BBM itu tidak dikenakan kepada sarana transportasi yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dapat memahami rencana pemerintah menaikkan kembali harga BBM, mengingat kesulitan keuangan negara, namun menyayangkan jika kenaikan dilakukan secara pukul rata tanpa pemilahan berdasar tingkat ekonomi masyarakat.

"Kita menyadari tak mungkin (harga BBM) tak naik. Tapi bagaimana naiknya itu yang perlu diperhatikan jangan pukul rata, kasihan umat. Kami sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah tentang tarif BBM selektif," kata Ketua Umum PBNU KHA Hasyim Muzadi di Jakarta (20/9) lalu. (atr/cih)