Semarang, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) melalui Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU menolak adanya komersialisasi pendidikan di Indonesia. Hal ini akan ditegaskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) ke-2 Asosiasi Perguruan Tinggi NU (APTINU) di Semarang, Ahad-Selasa (8-11/9).
Komersialisasi pendidikan dinilai telah menjadikan pendidikan Indonesia kehilangan arah. “Masuk Jurusan tertentu harus membayar uang puluhan juta bahkan ratusan juta," kata Sekretaris PP LP Ma'arif Aceng Abdul Aziz di Semarang, Sabtu (8/9), di sela-sela persiapan Muskernas ke-2 APTINU.
Komers<>ialisasi pendidikan muncul sejak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berubah fungsi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan hal ini diperkuat dengan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang masih dalam pembahasan. RUU BHP ini dipersoalkan karena mengancam keberadaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
“Regulasi yang dibuat Pemerintah seyogyanya bagaimana mendorong PTS agar terus meningkatkan kualitas yang baik dengan biaya yang murah. Mestinya yang dikomersialkan adalah lulusannya, tetapi jangan dalam proses pembelajarannya,” kata Aceng.
“Seringkali pemerintah ketika membuat regulasi ada hal dirugikan. Karenanya sebelum terlanjur dilaksanakan, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak, diantaranya dengan APTINU,” tambahnya.
Muskernas ke-2 APTINU akan diadakan di Hotel Pandanaran Semarang. Selain Soal BHP Muskernas juga akan membahas tentang pelaksanaan sertifikasi guru-dosen bagi PTS, serta akreditasi perguruan tinggi. Muskernas ini akan dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia.(her)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Bahaya Dengki terhadap Keluarga dan Tetangga
2
Berikut Daftar Wakil Rais Aam PBNU Periode 2026-2031 Beserta Bidangnya
3
Prabowo Lantik Empat Wakil Menteri, Kepala BNPB, dan Pimpinan Badan Pengelola Gambut
4
Gus Ipul: Jangan Campuradukkan Muktamar NU dengan Persoalan Lain
5
Khutbah Jumat: Pentingnya Membantu Korban Kebakaran Hutan dan Lahan
6
Judi Online, Racun Keharmonisan Keluarga dan Kesehatan Mental
Terkini
Lihat Semua
