Pakde Karwo Minta Maaf Soal Lokalisasi Dolly
NU Online · Kamis, 25 Agustus 2011 | 08:25 WIB
Surabaya, NU Online
Gubernur Jawa Timur selaku orang pertama di propinsi ini merasa risih dan malu lantaran di salah satu kota yakni Surabaya masih ada lokalisasi terbesar se Asia Tenggara yakni Dolly. Hal ini disampaikan H Soekarwo saat memberikan sambutan pada kegiatan buka bersama dengan PC dan PWNU se Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di aula kantor PWNU Jatim (24/8) tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur H Saifulah Yusuf dan beberapa bupati dan ketua partai di Jawa Timur.
<>
Lokalisasi Dolly sebenarnya sudah diupayakan untuk sedapat mungkin digusur dari kota pahlawan tersebut. Namun yang membuat keadaannya tidak mudah lantaran ada oknum Ketua RW di lingkungan setempat yang juga berprofesi sebagai mucikari.
Menurut Pakde, sampai saat ini jumlah PSK di Surabaya terus berkurang, baik di Kremil maupun di Bangunrejo. Namun untuk kawasan Dolly memang harus pelan-pelan. “Kalau di Dolly, maaf, kadang ada Ketua RW yang ikut-ikutan jadi germo, ini yang agak berat,” jelas Pakde.
Untuk itulah ia meminta kepada NU, Muhammadiyah dan MUI untuk menjaga iman dan takwa para PSK, jangan sampai kembali lagi. Bagi mereka yang mau berhenti dan tidak kembali lagi, Pemprov memberikan bekal kepada mereka sebesar 2,5 hingga 3 juta setiap orang. Alhamdulillah, sampai saat ini jumlah mereka terus menurun.
Sehingga dengan upaya ini, sudah mulai banyak mantan pekerja seks komersial tersebut yang beralih profesi sebagai pedagang makanan ringan, mengumpulkan barang bekas dan sejensnya.
Hal ini tentu sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi penyakit masyarakat.
Redaktur : Mukafi Niam
Kontributor: Syaifullah, Subhan
Terpopuler
1
Besok Rebo Wekasan, Berikut Amalan dan Doa yang Dianjurkan
2
Alma Esbeye Siap Tampil Meriahkan Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas
3
Ngaji Al-Hikam, Perlu Fase Menepi dari Ketenaran dalam Hidup
4
Muktamar ke-35 NU Bahas Hukum DNA, Kripto, hingga Pasang Chip di Otak
5
Muktamar Ke-35 NU Bahas Revisi UU Sisdiknas dan Ketenagakerjaan, hingga Qanun Jinayat Aceh
6
Indonesia Peringkat Kedua Kasus DBD Terbesar di Dunia, PDNU Nilai Pencegahan Belum Optimal
Terkini
Lihat Semua