PBNU Dukung Optimalisasi Peran GAM, Asal dalam Koridor NKRI
NU Online · Senin, 11 Juli 2005 | 08:47 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengungkapkan bahwa dimungkinkan pemberian konsesi kepada GAM secara optimal asal tidak melewati garis NKRI. “Kalau yang diinginkan pemisahan, tak pernah ada negara yang memberikan haknya kepada separatisme, tak akan pernah ada dimanapun,” tandasnya seusai membuka Kongres ke XIII Fatayat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
Selanjutnya Hasyim menyatakan bahwa jika memang disepakati adanya perdamian antara kedua belah fihak, maka semua anggota GAM direhabilitasi haknya sebagai warga Negara. “Ini lebih menguntungkan GAM daripada melawan terus. Pimpinannya di LN juga belum tentu mau bertanggung jawab,” imbuhnya.
<>NU menyatakan kesiapannya untuk membantu pemulihan kondisi jika kesepakatan itu disetujui oleh kedua belah fihak. “Saya sudah berkali-kali ke Aceh menghimbau, jadi warga negara RI kembali, dipulihkan hak-haknya, nanti NU juga akan bantu pemulihannya jika terjadi kesepakatan perdamian antara Jakarta dan GAM,” tegasnya
Ditandaskannya bahwa daripada berkelahi, lebih baik Aceh dibangun secara bersama-sama. “Kalau ada konflik bersenjata, yang rugi umat Islam sendiri,” tegasnya.
Jika kesepakatan perdamaian itu sudah tercipta dimungkinkan juga bagi mantan anggota GAM untuk mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur atau jabatan politik lainnya. Namun semuanya harus mengikuti prosedur perundangan yang ada.
Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang tersebut mengakui banyak fihak menilai perundingan informal yang saat ini berjalan terkesan bertele-tele. Namun karena statusnya masih informal, nantinya harus menunggu diformalkan. Ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pengkondisian.
Hasyim meminta agar pemerintah tidak melakukan internasionalisasi masalah karena akan semakin menambah berat beban yang harus ditanggung akibat keterlibatan fihak asing. “Jika sekedar tempat saja, sifatnya masih fakultatif tetapi jika sampai masuk masalah substansi tidak boleh karena ini merupakan urusan internal RI,” tegasnya.(mkf)
Terpopuler
1
Innalillahi, Penyusun Syair Asmaul Husna KH Amjad Al Hafidz Wafat
2
Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
3
Kemenhaj Buka Lowongan Maganghub bagi Lulusan S1, Pendaftaran hingga 4 November
4
Perjuangan dan Dedikasi Nyai Shinta Nuriyah: Dari Sahur Bersama hingga Kesetaraan Gender
5
Kukuhkan Majelis Masyayikh 2026-2031, Menag Tekankan Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren
6
Innalillahi, Ketua Pertama Lakpesdam NU Abdullah Syarwani Meninggal Dunia
Terkini
Lihat Semua