PBNU: Korupsi dan Pelanggaran HAM Masih Banyak Terjadi di Tahun 2011

Jakarta, NU Online

Menutup akhir tahun 2011 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar refleksi akhir tahun, dengan menggandeng sejumlah tokoh lintas agama. Kasus korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sorotan yang masih banyak ditemukan di sepanjang tahun ini.

"Penegakan hukum belum adil, masih tebang pilih dan cenderung menyentuh kelompok lemah ekonomi dan kekuasaan," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj membuka kegiatan di Lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (27/12). <>

Kegiatan refleksi akhir tahun 2011 yang digelar dengan tema "Mewujudkan Tatanan Indonesia yang Mandiri dan Bermartabat", di antaranya dihadiri oleh Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia A. A. Yowangoe, Ketua Majelis Budha Indonesia Krishnanda Wijaya Mukti, Ketua Umum Parisaha Hindu Dharma Indonesia SN. Suwisma, dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia MGR. Simorangkir yang ditemani Romo Benny Susetyo.

Dari PBNU selain Kiai Said, hadir pula Sekjend Marsudi Syuhud, Wakil Sekjend Enceng Sobiring, Abdul Mun'im, Bendahara Umum Bina Suhendra, serta sejumlah ketua lembaga dan badan otonom.

Untuk maraknya pelanggaran HAM, masih kata Kiai Said, terjadinya kekerasan di Mesuji  dan yang terakhir di Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi penanda yang sangat memukul masyarakat secara luas. "Kasus pelanggaran HAM masa lalu, intoleransi atas nama agama, serta kekerasan dan ketidakadilan di Papua juga menjadi PR yang harus dituntaskan sesegera mungkin," lanjutnya.

Tidak hanya persoalan penanganan kasus korupsi dan pelanggaran HAM yang menjadi sorotan PBNU serta tokoh lintas agama, permasalahan ekonomi mikro juga tak luput dari koreksi untuk secepatnya diperbaiki.

"Sektor pertanian terkesan tidak dikelola serius, ditambah lagi belum didukung infrastruktur yang memadai. Akibatnya petani makin terpuruk, hidup tanpa masa depan, terbelenggu hutang, mengandalkan rentenir dan masih memerlukan kerja sambilan," tandas Kang Said, demikian Kiai Said disapa dalam kesehariannya.

Meski demikian PBNU dan tokoh lintas agama juga membeberkan sejumlah keberhasilan pelaksana Negara yang patut diapresiasi.

"Wakil rakyat telah menghasilkan berbagai undang-undang, aneka kasus kejahatan berhasil di ungkap dan para pelakunya di hukum," ujar Kang Said.

Di akhir refleksi PBNU dan tokoh lintas agama menekankan konstitusi adalah pengikat integrasi sosial dan ekonomi. Sikap dan perilaku asal anti-pemerintah dan cara-cara inkonstitusional termasuk dilarang agama.Hal tersebut lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.


Penulis: Emha Nabil Haroen