PBNU Tak Calonkan Kadernya dalam Perombakan Kabinet

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menegaskan, pihaknya tidak ikut-ikutan untuk mencalonkan sejumlah kadernya untuk duduk dalam kabinet yang sebentar lagi akan dirombak (di-reshuffle) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“NU berpolitik, ya, tapi politik keummatan, ke-Islam-an, dan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Maka, seluruh masalah bangsa kita ikut bicara, tapi kalau ditanya reshuffle, saya bilang tidak punya calon, ini kan bagiannya partai politik, wong mereka saja nggak kebagian, apalagi NU,” tuturnya dalam pembukaan Rakernas Fatayat NU, Kamis (3/5) malam.

Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah dirinya mendapat tekanan soal keputusan  dalam melakukan "reshuffle" Kabinet Indonesia Bersatu dalam waktu dekat ini.

"Sejauh ini berjalan dengan baik ya... dan yang disebutkan tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu itu tidak ada," kata Presiden kepada wartawan, usai menunaikan shalat Jumat, di Masjid Kompleks Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.    

Presiden mengakui dalam menentukan "reshuffle",  dirinya melakukan komunikasi dengan Wapres Jusuf Kalla, dan termasuk dengan tiga menteri koordinator. "Sekali lagi, secara proporsional saya juga meminta pertimbangan dan pendapat beliau-beliau. Namun tentu saja keputusan akhir pada saya," ujarnya.

Ia menuturkan, dirinya banyak mendengar apa saja yang berkembang di luar, baik di media massa maupun di luar media massa soal "reshuffle". Untuk itu Presiden berpesan, agar analisis, telaah dan spekulasi itu pada tingkat yang wajar.

"Saya mohon pada siapa pun, kepada tokoh-tokoh yang namanya disebut, sekali lagi itu hanya analisis, telaahan atau perkiraan dari pihak-pihak yang peduli pada masalah ini," katanya.

Presiden menjelaskan, sesungguhnya mereka atau pihak-pihak tersebut memahami bahwa "reshuffle" itu adalah hak prerogatif Presiden. "Jadi saya berharap itulah yang terjadi. Jangan sampai ada paradoks, di satu sisi mereka mengatakan ini sepenuhnya prerogatif Presiden, tetapi ada langkah-langkah lain yang diluar pemahaman itu," ujar Presiden. (mkf/ant)