Jakarta, NU Online
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) versi Muhaimin Iskandar secara resmi juga memecat Zanubah Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB periode 2005-2010. Pemecatan ini terkait beberapa hal sebagaimana dimunculkan dalam musyawarah pimpinan dan silaturahmi alim ulama pada 5-6 April 2008.
“Secara internal sudah kita umumkan sejak 6 April 2008 lalu. Tapi secara resmi diumumkan ke publik baru hari ini,” kata Wakil Sekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini di sebuah restoran di Pasar Festuifal, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (14/4).<>
Menurut Helmy, pemberhentian ini juga didasari atas temuan-temuan tim investigasi DPP PKB bahwa telah terjadi infiltrasi, intimidasi, intrik, serta dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Yenny dan rekan-rekannya. Dikatakan, langkah-langkah yang dilakukan Yenny CS setelah dikeluarkan SK nomor 3072/DPP-02/4/A.3/4/2008 dinilai inkonstitusional dan melanggar AD/ART partai.
Helmy menambahkan, misalkan Depkum HAM meloloskan kubu Yenny untuk maju di Pemilu 2009, maka kubunya masih tetap bersikukuh bahwa PKB di bawah Imin tetap konstitusional.(nam)
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) versi Muhaimin Iskandar secara resmi juga memecat Zanubah Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB periode 2005-2010. Pemecatan ini terkait beberapa hal sebagaimana dimunculkan dalam musyawarah pimpinan dan silaturahmi alim ulama pada 5-6 April 2008.
“Secara internal sudah kita umumkan sejak 6 April 2008 lalu. Tapi secara resmi diumumkan ke publik baru hari ini,” kata Wakil Sekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini di sebuah restoran di Pasar Festuifal, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (14/4).<>
Menurut Helmy, pemberhentian ini juga didasari atas temuan-temuan tim investigasi DPP PKB bahwa telah terjadi infiltrasi, intimidasi, intrik, serta dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Yenny dan rekan-rekannya. Dikatakan, langkah-langkah yang dilakukan Yenny CS setelah dikeluarkan SK nomor 3072/DPP-02/4/A.3/4/2008 dinilai inkonstitusional dan melanggar AD/ART partai.
Helmy menambahkan, misalkan Depkum HAM meloloskan kubu Yenny untuk maju di Pemilu 2009, maka kubunya masih tetap bersikukuh bahwa PKB di bawah Imin tetap konstitusional.(nam)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati Sudah Dinonaktifkan
3
Jadwal Puasa Sunnah Selama Mei 2026
4
Warga Geruduk Pesantren Ndholo Kusumo Pati, Tuntut Pengusutan Dugaan Pelecehan Seksual
5
KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17 Santri di Ciawi Bogor
6
Hari Buruh 2026: Prabowo Wacanakan Penurunan Potongan Aplikator Ojol hingga di Bawah 10 Persen
Terkini
Lihat Semua
