Jakarta, NU Online
Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd mengaku tak tahu menahu tentang kabar permohonan suaka politik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada pemerintahnya. Padahal, JAI menyatakan bahwa pemerintah Australia menyambut baik permohonan suaka politik itu.
"Kami tidak tahu tentang masalah itu. Tapi, secara garis besar, kami melihat Indonesia sebagai negara yang sangat demokratis. Tentunya sangat menghormati hak-hak asasi warga negaranya," ujar Rudd menjawab pertanyaan wartawan dalam keterangan pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/6).<>
Menurut Rudd, berdasar hukum internasional dan Undang-undang Kemanusiaan Internasional, pihak Ahmadiyah dapat saja mengajukan permohonan suaka pada Australia.
Tapi, pemerintah Australia, lanjut Rudd, memilih untuk berhati-hati setelah belajar dari pengalaman masa lalu mengenai isu sensitif antara dua negara. Pemerintah Australia telah menetapkan kebijakan untuk lebih berhati-hati.
Di tempat terpisah, Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan respon negatif dari negara-negara sahabat terkait penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penghentian segala kegiatan keagamaan Ahmadiyah.
Namun, katanya, pemerintah mengaku tetap melaporkan perkembangan seputar perkembangan SKB Ahmadiyah dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss.
Faizasyah menjelaskan, dalam pertemuan Dewan HAM tersebut, tidak ada yang memberikan tanggapan negatif selain sebuah LSM. "Patut dicatat, setelah itu, tidak ada reaksi atau pun pengembangan isu yang disampaikan oleh negara-negara anggota," pungkasnya. (dtc/rif)
Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd mengaku tak tahu menahu tentang kabar permohonan suaka politik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada pemerintahnya. Padahal, JAI menyatakan bahwa pemerintah Australia menyambut baik permohonan suaka politik itu.
"Kami tidak tahu tentang masalah itu. Tapi, secara garis besar, kami melihat Indonesia sebagai negara yang sangat demokratis. Tentunya sangat menghormati hak-hak asasi warga negaranya," ujar Rudd menjawab pertanyaan wartawan dalam keterangan pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/6).<>
Menurut Rudd, berdasar hukum internasional dan Undang-undang Kemanusiaan Internasional, pihak Ahmadiyah dapat saja mengajukan permohonan suaka pada Australia.
Tapi, pemerintah Australia, lanjut Rudd, memilih untuk berhati-hati setelah belajar dari pengalaman masa lalu mengenai isu sensitif antara dua negara. Pemerintah Australia telah menetapkan kebijakan untuk lebih berhati-hati.
Di tempat terpisah, Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan respon negatif dari negara-negara sahabat terkait penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penghentian segala kegiatan keagamaan Ahmadiyah.
Namun, katanya, pemerintah mengaku tetap melaporkan perkembangan seputar perkembangan SKB Ahmadiyah dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss.
Faizasyah menjelaskan, dalam pertemuan Dewan HAM tersebut, tidak ada yang memberikan tanggapan negatif selain sebuah LSM. "Patut dicatat, setelah itu, tidak ada reaksi atau pun pengembangan isu yang disampaikan oleh negara-negara anggota," pungkasnya. (dtc/rif)
Terpopuler
1
Menag Nasaruddin Umar akan Wajibkan Pramuka di Madrasah dan Pesantren
2
Hukum Pakai Mukena Bermotif dan Warna-Warni dalam Shalat
3
Kiai Ubaid Ingatkan Gusdurian untuk Pegang Teguh dan Perjuangkan Warisan Gus Dur
4
Pilkada Serentak 2024: Dinamika Polarisasi dan Tantangan Memilih Pemimpin Lokal
5
Dikukuhkan sebagai Guru Besar UI, Pengurus LKNU Jabarkan Filosofi Dan Praktik Gizi Kesehatan Masyarakat
6
Habib Husein Ja'far Sebut Gusdurian sebagai Anak Ideologis yang Jadi Amal Jariyah bagi Gus Dur
Terkini
Lihat Semua
