Protes atas Peredaran Playboy Terus Berlanjut

Jakarta, NU Online

Majalah playboy versi Indonesia yang terbit perdana pada 7 April lalu terus mendapatkan protes dari sejumlah tokoh Islam dan pers. Pemerintah dinilai tidak tegas memberikan sangsi kepada Playboy dengan perangkat hukum yang sudah ada.

"Pemerintah harus tegas dengan perangkat hukumnya. Ini sudah beberapa hari sejak majalah itu terbit namun belum ada tindakan pemerintah," Ketua Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (14/4).

Din mengaku kecewa atas pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil seputar kesulitan pemerintah untuk melarang penerbitan majalah Playboy. Sebelumnya Sofyan menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melarang penerbitan majalah yang mengekploitasi seks.

Sementara itu meski secara resmi meminta majalah Playboy tidak diedarkan di Ibukota, Polda Metro Jaya juga menyatakan tidak berani melarang penerbitan majalah Playboy yang kantor pusatnya berada di kawasan Jakarta Selatan. "Dasar pertimbangan kami hanya masalah keamanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Ketut Untung Yoga Ana usai mengumumkan permintaan pemberhentian peredaran Playboy.

Sebelumnya, juru bicara Hizbut Thahrir Indonesia Ismail Yusanto kepada kantor berita ANTARA (13/4) menyampaikan kekecewaannya atas sikap pemerintah. Ismail menyatakan, pemerintah bisa menggunakan pasal-pasal mengenai barang-barang yang dinilai cabul, seperti yang tercantum dalam KUHP, semisal Pasal 281 dan Pasal 281 KUHP terkait penayangan, penjualan dan penyebaran barang cabul.

Pada kesempatan terpisah Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam menegaskan, majalah Playboy Indonesia di Indonesia bukan bagian dari pers namun produk industri seks murni.

"Dalam kode etik jurnalistik disebutkan, tidak boleh membuat berita dan gambar-gambar yang bersifat cabul. Kita kan tidak tahu apakah majalah Playboy Indonesia dalam penerbitan selanjutnya akan tampil tidak telanjang," katanya dalam acara Forum Komunikasi Wartawan Depkoinfo di Bogor, Rabu (12/4). (nam)