PWNU Jatim 2007-2012 Bersih dari Politisi

Surabaya, NU Online
Susunan lengkap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2007-2012 sudah terbentuk. Kepengurusan yang dibentuk melalui rapat tim formatur itu dinilai bersih dari politisi dan kepentingan politik praktis, terutama menjelang pemilihan gubernur Jatim pada 2008 mendatang.

Demikian disampaikan Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar kepada NU Online di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/11). Ia mengatakan, “Kita ingin memutus rantai politik itu sampai di sini, agar jangan menjalar ke mana-mana.”<>

Menurut Kiai Miftah—begitu panggilan akrabnya, kepengurusan kali ini sengaja dihindarkan dari kalangan politisi, agar perjalanan NU nanti tidak terpengaruh kepentingan politik praktis. Bahkan, katanya, para kader NU potensial yang berkiprah di politik, tidak dimasukkan dalam kepengurusan.

“Insya Allah, kepengurusan kita kali ini 99 persen bebas dari politik. Kalaupun masih ada, akan tersaring dari dalam, sebab jumlah yang bersih jauh lebih banyak,” terang Kiai Miftah yang juga alumnus Pondok Pesantren (ponpes) Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, itu.

Pengasuh ponpes Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya, itu mengaku sempat kewalahan menolak permintaan sejumlah kalangan yang ingin masuk dalam kepengurusan. Menurutnya, permintaan itu datang, terutama dari kiai sepuh.

Namun, tandasnya, mengingat ada amanat yang lebih besar, dengan terpaksa pihaknya belum bisa mengabulkan permintaan itu. “Sudah kami jelaskan semua alasan itu. Rupanya beliau-beliau juga sudah bisa menerima,” tutur Kiai Miftah.

Untuk mewadahi kepentingan para kader yang mempunyai bakat politik, pihaknya akan membentuk Komisi Maslahah Ammah. Komisi ini pernah disahkan dalam muktamar dengan nama Komisi Politik.

Sekalipun Pengurus Besar NU sendiri belum membentuk secara resmi lembaga baru itu, namun, dalam perjalanan sudah bisa berfungsi, karena sudah didelegasikan pada salah seorang ketua. Sedangkan, PWNU Jatim akan membentuk lembaganya secara resmi. Lembaga itu nantinya bersifat nonstruktural.

“Kami mohon maaf kalau masih ada kiai yang kurang berkenan dengan keputusan seperti ini. Namun, rupanya memang ini yang harus kami lakukan, agar NU bisa semakin menunjukkan kewibawaannya. Tidak lagi dipermainkan para politisi,” tegas Kiai Miftah. (sbh)