Rais Syuriyah PWNU Jatim: Ada Upaya Meminggirkan Peran Politik Kiai

Surabaya, NU Online
Adanya keinginan beberapa pihak yang menyarankan kiai untuk "kembali ke barak", ke pesantren, jamaah atau umat sepintas tampak mulia. Namun pada saat yang sama juga bisa bermakna peminggiran atau pemangkasan peran politik kiai.

Demikian disampaikan Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH KH Miftachul Akhyar. Beberapa pihak malah menuding para kiai NU yang berpolitik tidak mematuhi khittah NU.<>

“Padahal di saat pencalonan Gus Dur menuju sebagai presiden RI, saat itu Gus Dur masih sah sebagai Ketum PBNU, tiada satupun yang menuding sebagai pelanggaran khitthah,” kata Kiai Miftah dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada NU Online, Selasa (28/7) lalu.

“Bahkan cabang-cabang NU pun sering digunakan nyengkuyung kedudukan Gus Dur terlebih menghadapi upaya pelengseran. Pelanggaran Khitthahkah ini? Semuanya diam,” seru Pengasuh Pondok Pesantren Miftachussunnah Kedung Tarukan Surabaya itu.

Ia mengimbau warga NU (Nahdliyin) untuk mewaspadai rekayasa opini yang memojokkan peran politik kiai, seperti propaganda bahwa ”kiai sudah ditinggal umatnya”, ”kiai tidak laku”, dan sejenisnya.

Ditegaskannya, khittah NU 1926 yang digulirkan lagi dalam Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo itu sesungguhnya bukan bermakna lari dari politik. ”Itu (khittah) sebetulnya sejenis siasat politik kiai untuk mendapatkan akses kekuasaan kembali,” katanya.

Menurut Kiai Miftah, hal yang mestinya diperdebatkan adalah bukan boleh  tidaknya kiai masuk kekuasaan melainkan mampu dan tidaknya kiai jika ikut berkompetisi di dunia politik kekuasaan.

”Di sinilah diperlukan prasyarat berupa kompetensi personal, yakni integritas moral dan kemampuan untuk memahami politik dengan baik. Jika para kiai memiliki kapabilitas untuk mengelola politik, mengapa mereka tidak diberi kesempatan untuk ikut bertarung di panggung politik? Hal itu tidak akan mengurangi makna dan semangat Khittah NU,” pungkasnya. (nam)