Ulama Aceh Minta Warga Selektif Terima Bantuan

Banda Aceh, NU Online
Seorang Ulama Kabupaten Aceh Besar, Teungku H Husaini (Waled Nu) meminta masyarakat terutama korban musibah gempa dan tsunami agar selektif menerima bantuan kemanusiaan yang disalurkan lembaga nasional dan internasional.

"Kita tidak menolak bantuan yang diberikan pihak manapun, namun masyarakat korban tsunami perlu selektif, sehingga dapat terhindar dari maksud-maksud tertentu dari bantuan," katanya usai menyaksikan penandatangani pembangunan perumahaan dari Yayasan Budhi Tsu Chi kepada korban tsunami di Banda Aceh, Senin.

Untuk itu, ia meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam dan luar negeri yang ’concern’ membantu masyarakat Aceh itu agar tidak melakukan berbagai kegiatan yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat di daerah berjuluk Serambi Mekkah tersebut.

"Kita minta misi kemanusiaan yang dijalankan itu tidak diselipkan dengan upaya memurtadkan masyarakat Aceh yang sudah beragama Islam. Jangan orang lain masuk ke Aceh dengan maksud mengatur kehidupan rumah tangga masyarakat Serambi Mekkah," tambahnya.

Teungku Husaini yang juga pimpinan pondok pesantren Seulimeum, Aceh Besar, menyatakan jika ada upaya pemurtadan masyarakat muslim yang dilakukan pihak-pihak tertentu itu tidak segera dicegah maka akan berdampak munculnya kemarahan penduduk, terutama kaum ulama di provinsi ujung paling barat Indonesia ini.

Dia juga berharap agar pihak aparatur pemerintahan  mulai dari gubernur hingga kepala desa (Kades) lebih jeli dalam melihat dan menseleksi bantuan-bantuan asing, sehingga kekhawatiran akan upaya pemurtadan terhadap masyarakat muslim di NAD bisa teratasi.

"Wajib bagi semua pihak, dari gubernur sampai kepala desa untuk mengatasi berbagai persoalan yang dialami ummat. Saya berharap semua pihak yang datang ke Aceh itu dapat membawa air, bukan api, demi kesejukan kita semua," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Badan pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Provinsi NAD dan Nias, Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan pihaknya belum menerima laporan tentang adanya upaya pemurtadan terhadap masyarakat Aceh.

"Dalam tubuh BRR itu ada satu deputi yang menanggani masalah Syariah (Islam), jadi saya akan menanyakan pendapat dari kepala deputi tersebut," katanya.(ant/mkf)