Masukan Kang Said di Istana Presiden RI

Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) tepat seminggu lalu, Kamis (14/3) memenuhi undangan Presiden RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kepada Presiden RI, mereka memberikan sejumlah masukan penting mulai dai keamanan, penegakan hukum, kasus narkoba, hingga isu pemakzulan SBY.

<>

Sedangkan ormas yang bergabung dalam LPOI adalah Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Al-Irsyad al-Islamiyah, al-Ittihadiyah, Mathla‘ul Anwar, Ar-Rabithah al-Alawiyah, al-Washliyah, Adz-Dzikra, Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), IKADI, Perti, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Untuk memahami sejumlah masukan itu, kru NU Online melakukan wawancara khusus dengan Ketua LPOI KH Said Aqil Siroj di Kantor PBNU lantai tiga, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Senin (18/3) petang. Berikut ini hasil wawancaranya.

Terkait LPOI, perihal apa yang Kiai sampaikan kepada Presiden RI?

Di hadapan Presiden, saya sebagai Ketua LPOI menyampaikan bahwa ormas-ormas Islam di Indonesia bersatu semua walaupun ada dua ormas yang masih enggan. Sejak tergabung dalam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tahun 1940-an, baru kali ini kita bergabung lagi.

Kita yang tergabung dalam LPOI diundang oleh Presiden RI. Kita menegaskan kepada Presiden bahwa 13 ormas Islam yang tergabung dalam satu lembaga persahabatan (LPOI) jauh dari politik. Visi dan misinya hanya memperkuat solidaritas dan kesejahteraan umat Islam. Berhubung mayoritas penduduk Indonesia terdiri dari umat Islam, maka kesejahteraan umat Islam menjadi ukuran kesejahteraan penduduk Indonesia.

Apa aspirasi LPOI?

Di depan Presiden, kita hanya menyampaikan perihal penting. Kita menyampaikan tiga kesepakatan LPOI seperti penegakan hukum bagi korupsi, narkoba, dan perihal terorisme.

Pandangan LPOI terkait isu korupsi?

LPOI mendukung keberadaan KPK dan pemberantasan korupsi hingga ke akar. Kita mengharapkan agar KPK lebih maju lagi tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Siapa saja yang terindikasi korupsi, harus ditindak sesuai proses hukum yang seadil-adilnya.

Bagaimana sikap LPOI atas kasus narkoba?

Indonesia sudah sangat berbahaya perihal narkoba. Indonesia sudah lampu merah betul dalam urusan narkoba. Dulu konon Indonesia hanya sebagai tempat transit jaringan peredaran narkoba, tetapi kini ditemukan beberapa pabrik sabu-sabu di Indonesia. Karenanya kita mendorong pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berat terutama bagi bandar dan pemilik pabrik narkoba. Kami mendesak Presiden agar tidak memberikan grasi kepada bandar dan pemilik pabrik narkoba kecuali pengguna yang menjadi korban.

Mengapa demikian Pak Kiai?

Karena apalagi niat pemilik pabrik kalau bukan merusak bangsa?

Lalu bagaimana dengan teroris?

Belakangan ada isu sejumlah tokoh muslim usul kepada Kapolri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar membubarkan Densus 88. Kami tidak sepakat dengan usul itu. Kami justru mendukung keberlangsungan Densus 88. Karena, bagaimanapun juga ancaman teroris merupakan bahaya laten di tengah era keterbukaan dan kebebasan yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal baik muslim maupun nonmuslim.
Dengan demikian, keberadaan Densus 88 masih dibutuhkan. Hanya saja, kesalahan Densus 88 di Sulawesi Tengah kemarin seperti menembak mati anak-anak yang masih diduga teroris, perlu dievaluasi. Padahal mereka sudah menyerah dan diborgol, tetapi Densus tetap menembaknya. Kami akui kesalahan Densus 88. Kesalahan itu harus diperbaiki. Tetapi kami mendukung keberadaan Densus 88.

Pak Kiai, ada cara lain penanggulangan teroris?

Terorisme harus diberantas antara lain dengan mengawasi aliran dana. Departemen Agama, Departemen Keuangan, dan begitu juga Badan Intelijen Negara (BIN) harus mengetahui sumber, tujuan, dan kegunaan aliran dana. Selama ini aliran dana masuk secara bebas yang ternyata digunakan untuk aktivitas yang merugikan bangsa dan negara.

Apa tanggapan Presiden RI?

Alhamdulillah Presiden RI menyambut baik tuh.

Menyinggung soal Kamnas nggak Pak Kiai?

Oh tidak…

Sementara apa sikap LPOI terkait isu pemakzulan SBY?

Kami menyampaikan bahwa 13 Ormas tidak terpengaruh oleh gonjang-ganjing politik. Kami ormas yang tidak berpolitik. Maka, kami berjalan di atas konstitusi dan mempertahankan konstitusi; sistem presidensil bahwa masa jabatan presiden harus berjalan selama lima tahun.

Kami tidak ingin ada presiden diturunkan di tengah jalan kecuali presiden melanggar konstitusi, UUD 1945 dan Pancasila. Selama tidak melanggar konstitusi, Presiden tidak boleh dijatuhkan di tengah jalan. Karena, kita memiliki pengalaman pahit dan pelajaran buruk ketika Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diturunkan di jalan tanpa kejelasan pelanggaran konstitusi yang dilakukan. Itu pelajaran pahit bagi kita terutama umat Islam.

Kami berjalan di atas konstitusi. Kami membela konstitusi, bukan pribadi presidennya. Jadi siapapun presidennya, harus menjabat selama lima tahun. Bayangkan? Kalau ada presiden baru menjabat selama dua bulan, kemudian ia didongkel di tengah jalan oleh presiden yang baru.  Presiden baru pun akhirnya dijatuhkan lagi sebelum habis masa jabatan. Kalau keadaan sudah demikian, apa bedanya dengan Timur Tengah?

Apakah Presiden menyebut ada pihak yang ingin menjatuhkan dirinya?

Tidak tuh. Dalam pertemuan itu, Presiden hanya membicarakan bahwa ia menghadiri Organization of the Islamic Conference (OIC) di Mesir. Ia menceritakan pengalamannya bahwa  suasana politik di Mesir masih panas.

Apa peran strategis LPOI atau ormas seperti NU?

Saya katakan, peranan ulama adalah mendalami agama liyatafaqqahu fiddin dan membimbing umat wa liyundziru qaumahum. Di Timur Tengah, tafaqquh fiddin-nya luar biasa. Ulamanya pintar seperti Syekh Wahbah Zuhaili. Tetapi wa liyundziru qaumahum-nya terbilang nol. Dalam kondisi konflik kayak di Timur Tengah, Syekh Wahbah Zuhaili ya nggak bisa berbuat apapun.

Nah di Indonesia, liyatafaqqahu fiddin-nya pas-pasan. Tetapi wa liyundziru qaumahum-nya luar biasa. Itu bisa terjadi lantaran apa? Karena ada ormas Islam. Ada NU, Mathla‘ul Anwar, Syarikat Islam, Al-Ittihad, Perti, dan seterusnya. Jadi ormas Islam sebagai kekuatan peran civil society sangat penting untuk menyelamatkan keutuhan Bangsa Indonesia ini. Negara besar manapun harus menggandeng kekuatan civil society. Kalau di Eropa, organisasi perekatnya itu ya gereja-gereja. Sementara di Afrika Utara, Aljazair, Libya mengunakan tarekat tasawuf namun kurang efektif. Karena, kurang terstruktur.

Kenapa Muhamadiyah tidak gabung Pak Kiai? Apakah tidak diajak?

Dalam konferensi pers, saya jawab nggak tahu kenapa Muhamadiyah tidak ikut. Pastinya, kami sudah mengundang mereka untuk bergabung di LPOI. Selain Muhamadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI) juga nggak terlibat.

 

Staf Redaksi: Alhafiz Kurniawan