Jakarta, NU Online

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) se-Nusantara menyampaikan kritik dan masukan kepada DPR RI terkait lambannya transisi energi terbarukan, buruknya tata kelola pertambangan, serta lemahnya pengawasan pencemaran lingkungan.

Audiensi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2025), itu dipimpin Presidium Nasional BEM PTNU, Achmad Baha’ur Rifqi, dan diikuti perwakilan mahasiswa PTNU dari berbagai daerah. BEM PTNU menilai, tanpa pembenahan serius pada tiga sektor tersebut, target Net Zero Emission 2060 berpotensi hanya menjadi jargon kebijakan.

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Arya Eka Bimantara, menegaskan bahwa persoalan utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia terletak pada regulasi yang belum sinkron.

“Regulasi terkait dorongan energi bersih dan transisi energi belum harmonis. Energi surya seharusnya menjadi prioritas, tetapi justru selalu menemui kendala,” ujar Arya dalam forum dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI.

Ia menyoroti kebijakan pemanfaatan panel surya yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, teknologi yang didorong justru berbiaya mahal, sementara alternatif yang lebih terjangkau belum difasilitasi secara serius.

“Hari ini yang ditawarkan ke masyarakat kebanyakan fotovoltaik yang mahal. Padahal ada solar thermal yang jauh lebih murah dan digunakan luas di negara lain seperti Arab Saudi. Kenapa di Indonesia justru yang mahal yang didorong?” katanya.

Arya juga mengkritik kebijakan PT PLN (Persero) yang kerap menjadikan alasan oversupply untuk membatasi pengembangan energi terbarukan.

“Alasannya selalu oversupply. Padahal di daerah seperti Bali, kebutuhan energi justru belum terpenuhi secara optimal. Ini menunjukkan masalah serius dalam perencanaan dan sinkronisasi kebijakan,” tegasnya.

Dorong Energi Air dan Riset Berbasis Komunitas

Selain energi surya, BEM PTNU mendorong perhatian lebih pada potensi energi air, khususnya turbin air skala kecil di daerah yang kaya sumber daya perairan.

“Indonesia negara luas dan kaya sumber air. Turbin air seharusnya menjadi salah satu solusi penting ke depan, tetapi pembahasannya masih sangat minim,” ujar Arya.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan komunitas masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, banyak inisiatif desa terhambat karena minim pendampingan teknis dan kehadiran tenaga ahli.

“Yang bergerak hari ini justru komunitas masyarakat. Tapi tanpa pendampingan dan pelatihan serius, riset dilakukan secara mandiri dan tidak berkelanjutan,” ungkapnya.

Reklamasi Tambang Dinilai Seremonial

Dalam isu pertambangan, Arya mengungkapkan keprihatinan atas hilangnya sekitar 4,7 juta hektare hutan dalam satu dekade terakhir. Ia menilai reklamasi pascatambang selama ini cenderung bersifat simbolik.

“Menanam ribuan pohon tanpa memperbaiki pH tanah itu percuma. Banyak reklamasi hanya seremonial, ditanam lalu ditinggal tanpa perawatan,” katanya.

BEM PTNU menawarkan pendekatan berbasis riset, salah satunya melalui pemanfaatan tanaman Indigofera untuk memulihkan lahan bekas tambang.

“Indigofera bisa memperbaiki tanah rusak, daunnya untuk pakan ternak, dan batangnya menjadi biomassa. Ini solusi ekologis sekaligus ekonomi,” jelasnya.

Menurut Arya, pelatihan kepada masyarakat harus dilakukan secara langsung dan berbasis wilayah. “Masyarakat tidak butuh seminar. Mereka butuh pelatihan praktik di lapangan, di wilayahnya sendiri, agar keberlanjutan bisa dijaga,” ujarnya.

Soroti Sampah Makanan dan Pengawasan Lingkungan

Dalam aspek pengawasan pencemaran lingkungan, Arya menyoroti persoalan sampah, khususnya sampah makanan dari program konsumsi massal.

“Jika satu siswa menyisakan 25 sampai 50 gram makanan per hari, itu bisa menghasilkan 425 hingga 850 ton sampah makanan setiap hari. Ini angka yang sangat besar,” katanya.

Ia mendorong pemanfaatan maggot sebagai solusi pengelolaan sampah organik yang dinilai murah, cepat, dan berkelanjutan.

“Maggot bisa menjadi pupuk, pakan ternak, bahkan sumber ekonomi. Tetapi dapur-dapur harus memiliki sistem pengelolaan sampah terintegrasi, bukan langsung dibuang ke TPA,” pungkasnya.