Jakarta, NU Online  

Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten-kota memiliki peran penting dalam pencegahan bahaya terorisme. Hal ini dikarenakan sebagian besar mantan napiter hidup di daerah-daerah yang lebih dekat dengan Pemda dari pada Pemeritah Pusat.

Namun pencegahal dini ini membutuhkan upaya pro-aktif dari Pemda untuk membangun komunikasi dengan orang-orang yang rentan melakukan tidak pidana terorisme, termasuk mantan napiter. “Pasalnya, para pelaku terorisme, mantan napiter, dan orang yang baru pulang dari daerah konflik seperti Suriah ada di daerah, ada di daerah-daerah,” kata Ketua BNPT Suhardi Alius, di Jakarta, Kamis (18/10).

Di hadapan para Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) seluruh Indonesia dan pejabat tinggi Kemendagri, Suhardi megungkapkan Pemda dan BNTP perlu meningkatkan pemahaman bersama atas upaya pencegahan terorisme sehingga bisa melakukan pencegahan bersama-sama.

 

Ia mengatakan, pada dasarnya BNPT juga melakukan upaya pencegahan hingga ke tingkat kota-kabupaten dan provinsi. Namun upaya yang dilakukan BNPT tak bisa maksimal tanpa kerja sama yang baik dengan Pemda, termasuk dalam memberikan kesempatan bagi mantan napiter untuk mengakses program pemerintah daerah.

“Tolong Pemda juga bisa memberikan akses, seperti akses ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan, supaya mereka terputus dari mata rantai sebelumnya,” ujarnya. Mantan napiter, kata dia, membutuhkan ‘kesempatan kedua’ untuk hidup lebih baik, maka sudah sepatutnya pemerintah menyediakan kesempatan itu dengan memberikan pengalokasian anggaran.

Suhardi mengingatkan, jangan sampai saat hati mantan napiter ini ingin berubah baik, tapi justru dari faktor eksternalnya yakni masyarakat justru mengucilkannya. Kondisi itu bisa menyebabkan mereka kehilangan harapan dan berpikir untuk ‘kembali ke jaringan lama’. “Tapi kalau mereka dipantau diberikan akses, dibimbing, dan diingatkan, tentu ada proses pembelajaran kepada mereka,” tutur Suhardi.  (Red: Ahmad Rozali)