Nasional

PMII Angkat Gagasan Negara Kesejahteraan dalam Muspimnas 2026 di Bandung

Senin, 16 November 2026 | 11:00 WIB

PMII Angkat Gagasan Negara Kesejahteraan dalam Muspimnas 2026 di Bandung

Ilustrasi PMII. (Foto: NU Online)

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) akan menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada 19–24 November 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045”.


Ketua Umum PB PMII M Shofiyulloh Cokro menegaskan bahwa negara kesejahteraan tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus mampu meningkatkan kemandirian sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat.


"Negara kesejahteraan ala Indonesia bukan sekadar negara penyalur bantuan sosial, melainkan negara yang menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi," katanya, berdasarkan keterangan yang diterima NU Online, Ahad (15/11/2026).


Shofiyulloh menjelaskan, tema tersebut dipilih karena pembangunan Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi, daya beli masyarakat bawah dinilai masih lemah, ketimpangan pembangunan antardaerah belum teratasi, dan kerusakan lingkungan terus terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam.


Dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34, ia meminta pemerintah meninggalkan kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan elite dan lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.


"Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus dikembalikan ke rel konstitusi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan keadilan sosial benar-benar terdistribusi hingga ke level akar rumput," tegasnya.


Sementara itu, Ketua Steering Committee Muspimnas 2026 Acep Jamaludin menjelaskan bahwa salah satu hasil kegiatan tersebut adalah buku rekomendasi untuk pemerintah dan parlemen. Buku itu akan mengulas arah pembangunan nasional dari masa ke masa.


Menurut Acep, setiap era pemerintahan memiliki fokus pembangunan yang berbeda dan dalam pelaksanaannya kerap mengabaikan sebagian amanat konstitusi.


Ia mengakui bahwa sejak 2024, pemerintah mulai lebih aktif memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, besarnya skala program pemerintah belum tentu menjamin kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan amanat konstitusi.


"Konstitusionalitas sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh niat dan skalanya, melainkan oleh tata kelola, mutu, distribusi manfaat, dan keberlanjutannya," jelasnya.


Rangkaian Muspimnas PMII 2026 akan berlangsung di tiga lokasi di Jawa Barat, yakni Gedung Merdeka, Taman Braga, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.


Panitia mencatat sebanyak 300 cabang dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dari seluruh Indonesia telah mendaftar. Sementara itu, sekitar 34 cabang lainnya masih melengkapi persyaratan administrasi.