Jakarta, NU Online
Terkait penemuan brosur iklan yang merendahkan TKI di Malaysia, Sarbumusi menganjurkan pemerintah Indonesia untuk menilai ulang bentuk kerjasama tenaga kerja dengan pemerintah Malaysia.

<>“Pemerintah (RI-red) harus merumuskan kembali bentuk kerjasama dengan pemerintah Malaysia terkait ketenagakerjaan,” kata Syaiful Bahri Ansori, ketum Sarbumusi, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia kepada NU Online per telepon, Rabu (31/10) pagi.

Menurutnya, kehadiran brosur iklan tersebut patut disesalkan. Peredaran brosur iklan di Malaysia yang merendahkan tenaga kerja Indonesia, berkaitan dengan kurang adanya penegasan nyata hubungan kerjasama dua pemerintah yang bertetangga tersebut.

Syaiful menambahkan, kerjsasama harus menegaskan tenaga kerja Indonesia bukan hanya dinilai sekadar tenaga upahan. Hubungan kerjasama dua pemerintah itu harus menyatakan bahwa nilai kemanusiaan tenaga kerja Indonesia juga harus mendapat penghargaan.

Syaiful atas nama Sarbumusi menyayangkan edaran iklan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dua pemerintah tersebut masih abai dalam menilai keberadaan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja umumnya.

Agar tragedi semacam ini tidak terjadi ke depan, pembenahan dari segala sisi harus dimulai. Setidaknya pengusutan secara hukum mesti berlangsung, imbuhnya. Pada saat yang sama, imbauan moral segera digaungkan untuk menanamkan nilai kemanusiaan.

Aspek hukum, politik, moral, dan budaya mesti mewakili suara yang mengangkat nilai kemanusiaan. Dengan demikian, eksploitasi fisik dan perasaan buruh oleh semua pihak yang berkepentingan tidak terulang, tandasnya.

Penulis: Alhafiz Kurniawan