Jakarta, NU Online

 

Banjir rob nyaris menggenangi semua titik wilayah tambak bagian utara di Dukuh Sigempol, Desa Randusanga, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Warga mengeluh, meskipun pemerintah telah mengajak berdiskusi warga untuk mengatasi banjir rob, namun solusinya tidak pernah direalisasikan.

 

“Hal yang ingin kami sampaikan sebenarnya sudah berulang kali diskusi dengan pemerintah terkait tentang penanganan dan penanggulangan. Sudah ada beberapa opsi yang disepakati tapi sampai sekarang tidak dieksekusi,” ujarnya saat diwawancarai NU Online pada Ahad (16/11/2025).

 

Ia menambahkan, warga yang terdampak banjir rob di wilayahnya hampir tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Saat terjadi pasang air laut yang mengakibatkan rumah warga terendam dan aktivitas mereka terhambat, pemerintah tidak pernah hadir untuk memberikan bantuan.

 

“Yang jelas hampir tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Misal saat air pasang tinggal yang mengakibatkan beberapa rumah terendam dan menghambat aktivitas warga. Pun tidak ada bantuan apapun,” tegasnya. 

 

Menurut Radi, sapaan akrabnya, abrasi yang terjadi di daerahnya semakin hari kian memburuk. Apabila tidak segera ditanggulangi, daerah tersebut akan semakin terkikis air laut. Ia khawatir, bagian wilayah yang terdampak banjir rob akan sulit kembali seperti semula.

 

“Untuk wilayah Dukuh Sigempol khusus sebelah utara itu hampir seratus persen tambak sudah abrasi dan secara logika sulit untuk seperti dulu. Lumayan parah abrasi dan semakin lama diprediksi akan habis kalau tidak segera ditanggulangi,” ungkapnya.

 

Saat ini, upaya mandiri yang dilakukan warga untuk menanggulangi banjir rob yaitu dengan meninggikan pondasi rumah. Namun, berdasarkan pernyataan Radi, warga tetap saja terganggu aktivitasnya, lingkungan menjadi kotor dan nyamuk berkembang pesat akibat banjir rob.

 

Ia berharap agar pemerintah segera menanggulangi dan menuntaskan masalah banjir rob yang menenggelamkan wilayahnya. “Meleklah pemerintah, semua belum terlambat. Desa Randusanga Kulon masih bisa dibenahi sebelum menjadi desa yang tinggal nama,” harapnya.

 

“Lebih diperhatikan karena sudah bertahun-tahun,” tuturnya. 

 

Afirmasi dari pemerintah

 

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Jawa Tengah mengamini terkait penanganan banjir rob oleh pemerintah di pesisir Pantura Jawa yang terkesan lamban. 

 

Namun, ia menegaskan bahwa antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah telah berkolaborasi secara bahu-membahu untuk mengatasi banjir rob. Menurutnya, keterbatasan anggaran, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih menjadi kendala dalam penanggulangan bencana.

 

“Perlunya kebersamaan, keterpaduan, dan kolaborasi seluruh stakeholder dan atau pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana,” terangnya.

 

Ia menyatakan, kondisi banjir rob di pesisir Pantura Jawa dipicu oleh kenaikan muka atau pasang surut air laut. Hal ini diperparah pemanasan global yang mengakibatkan es di kutub utara mencair sehingga menyebabkan kenaikan muka air laut.

 

“Prediksi kenaikan muka air laut atau pasang surut (pasut) air laut sebenarnya sudah diprediksi oleh para ahli lingkungan,” ujarnya.  

 

Fajar menuturkan, setidaknya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah banjir rob di pesisir Pantura Jawa. Upaya tersebut dibagi menjadi tiga jenis, di antaranya penanggulangan prabencana, saat darurat dan pascabencana.

 

Pertama, penanggulangan prabencana meliputi nonstruktural dan struktural. Secara nonstruktural terdiri dari Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana (Ulidi PB), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) terpadu satu data dan lain-lain.

 

“Secara struktural, oleh dinas teknis dibangun tanggul pantai, tanam mangrove, rehabilitasi sempadan pesisir, dan lain-lain,” lanjutnya.

 

“Pasang dan operasional pompanisasi, juga pompa mobile dan lain-lain,” tambahnya.

 

Kedua, penanggulangan saat keadaan darurat bencana di antaranya, mengoptimalisasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA), operasionalisasi pompa, logistik untuk korban dan sebagainya.

 

Ketiga, penanggulangan pascabencana berupa Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) yang akan dimasukkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).